Berandaindonesia.com, Makassar–Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham melontarkan kritik tajam terhadap Menteri dan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

Idrus menilai, berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang justru tidak tersampaikan dengan baik kepada publik. Itu terjadi akibat lemahnya narasi yang dibangun pembantu Presiden, khususnya oleh Menteri dan juru bicara presiden.

Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan. Ia meyakini arah kebijakan pemerintah sudah memiliki fondasi kuat, mulai dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi hingga azas kebersamaan sebagai Bangsa Majemuk.

Namun, kelemahan dalam komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami oleh masyarakat.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujar Idrus saat ber-halal bilhalal di Makassar, Minggu (29/3).

Idrus menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah.

Menurut Idrus, seharusnya Pembantu Presiden mem-back up kebijakan yang dikeluarkan Presiden untuk kepentingan rakyat, bukan sebaliknya.

Kritik yang muncul pun, kata dia, bukan karena kebijakan itu keliru, melainkan karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal.

Pandangan ini sejalan dengan kritik sejumlah kalangan, termasuk Said Didu. Niat baik presiden perlu diapresiasi, tetapi harus dengan implementasi yang konkret yang dapat masyarakat merasakan manfaatnya.

Idrus memaparkan, jika dilihat secara objektif, pemerintahan Prabowo memulai langkahnya dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan Falsafah bangsa.

Komitmen itu tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama”, sekaligus mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam merawat dan membangun Rumah Besar kita, Indonesia.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

Selain itu, pemerintah disebut telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM di satu sisi, dan disisi lain, Presiden sangat konsern menghilangkan Serakanomics.

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” kata dia.

Komunikasi Menteri dan Juru Bicara ke Publik Tidak Maksimal

Namun demikian, Idrus kembali mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah, kata dia, harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.

“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Dalam kritiknya, Idrus secara spesifik menyoroti peran para pembantu presiden, terutama menteri dan juru bicara. Ia menilai keduanya belum optimal dalam menjelaskan narasi kebijakan dan tidak kongkret menerjemahkan arah kebijakan presiden kepada publik.

“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Juru bicara harus secara kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.

Ia menambahkan, para menteri juga harus lebih cerdas dalam menerjemahkan kebijakan strategis presiden ke dalam program-program konkret yang mudah dipahami masyarakat.

Di tengah kritik tersebut, Idrus menyoroti tekanan global yang semakin nyata, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik ini berdampak pada terganggunya pasokan energi global, termasuk di kawasan ASEAN.

Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos mulai mengambil langkah penghematan energi dan pengendalian distribusi BBM. Bahkan Filipina dilaporkan menetapkan status darurat energi nasional akibat tekanan pasokan.

Menurut Idrus, kondisi global seperti ini seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dipengaruhi dinamika internasional.

Ia juga menyinggung polemik terkait posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi yang utuh dari pemerintah.

“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa ada di berbagai forum untuk menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” kata Idrus.
Lebih jauh, ia menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif. Penjelasan sering kali baru muncul setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.

“Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” ujarnya.

Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Ia menyebut dukungan tersebut merupakan bagian dari Instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus.

Idrus menegaskan, Bung Bahlil meminta seluruh jajaran Golkar harus selalu berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Partai Golkar harus Total menjadi bagian terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” ujar Idrus menekankan arahan Ketua Umum Golkar, Bung Bahlil Lahadalia.

Pada akhirnya, Idrus menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara menyampaikannya.

“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” tutup idrus.