Berandaindonesia.com, Jakarta – Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah menunda perjalanan luar negeri dan tidak menggelar pesta mewah. Arahan itu muncul di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir. Tito menegaskan, kepala daerah berperan penting menjaga suasana kondusif agar keresahan publik tidak semakin meluas.
“Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin. (1/9).
Tito juga mengingatkan pejabat daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Ia menekankan pejabat sebaiknya hanya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi guna menghindari salah tafsir yang bisa memicu gejolak baru.
Instruksi tersebut dipandang sebagai langkah simbolik pemerintah dalam menunjukkan empati kepada rakyat. Larangan pesta mewah dan ke luar negeri tidak hanya soal penghematan anggaran, tetapi pesan moral agar pejabat menahan diri. Pejabat yang menjalani gaya hidup berlebihan dapat memicu kecemburuan sosial di situasi ekonomi sulit, sehingga mengancam stabilitas daerah.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan Mendagri itu sebagai langkah tepat menjaga ketenangan masyarakat.
“Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” kata Iwan.
Ia menegaskan pola komunikasi pejabat daerah berperan meredam keresahan publik. Pernyataan yang tidak terkendali dapat memperkeruh keadaan, sementara komunikasi yang baik justru menciptakan suasana tenang.
“Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” jelasnya.
Iwan menambahkan, strategi pemerintah yang menekankan empati lebih efektif daripada hanya mengandalkan aspek keamanan. Dengan kebijakan yang pro rakyat agar situasi kondusif terjaga.
“Pendekatan berbasis empati dapat membantu mencegah eskalasi. Dengan dukungan kebijakan pro-rakyat, pemerintah dapat menjaga kondisi tetap kondusif,” tuturnya.
Tito menyampaikan arahan tersebut langsung kepada seluruh kepala daerah agar mereka segera menerapkannya dalam menjalankan tugas, seiring publik semakin mengawasi perilaku pejabat negara.
