Berandaindonesia.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur akan terlaksana pada tahun 2028. Pemerintah juga akan menetapkan IKN sebagai Ibu Kota politik yang baru.
Kepastian itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pemerintah mengundangkan baleid tersebut pada 30 Juni 2025, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Aturan ini sekaligus merevisi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Dengan perubahan itu, pemerintah menegaskan arah pembangunan dan pemindahan ibu kota.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di Tahun 2028,” tulis aturan tersebut, Jumat (19/9).
Tujuan pemutakhiran aturan ini untuk memperbarui narasi serta arah pembangunan yang memuat sasaran nasional 2025. Selain itu, aturan itu juga merinci program nasional, program prioritas, dan proyek prioritas. Pemerintah menetapkan indikator target dan alokasi pendanaan agar pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan.
Selain itu, aturan tersebut menjelaskan rencana pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Pemerintah membangun kawasan itu di lahan seluas 800 hingga 850 hektare.
Lebih lanjut, komposisi pembangunan juga terinci. Pemerintah memberikan porsi 20 persen untuk perkantoran. Sementara itu, pembangunan hunian rumah layak dan terjangkau mencapai 50 persen.
Selain hunian, pembangunan prasarana juga mendapat 50 persen. Pemerinah menetapkan indeks aksesbilitas dan konektivitas di kawasan Inti sebesar 0,74.
Dengan demikian, pemindahan ibu kota tidak hanya fokus pada pembangunan perkantoran dan pusat pemerintahan. Pemerintah juga menekankan pembangunan hunian, prasarana dan konektivitas kawasan.
