Pasokan BBM Indonesia Aman dari Konflik AS-Venezuela

Pasokan BBM

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memberikan keterangan kepada pers usai penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025-2026 di Jakarta, Senin (5/1). Foto: ANTARA

Berandaindonesia.com, JakartaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan konflik geopolitik Amerika Serikat dan Venezuela belum mengganggu pasokan bahan bakar minyak di Indonesia. Pemerintah menyebut kondisi pasokan dan harga BBM dalam negeri masih stabil karena Indonesia tidak mengimpor minyak mentah dari Venezuela.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan Indonesia mendapatkan pasokan BBM atau minyak mentah dari wilayah lain. Situasi ini membuat pasokan BBM domestik tidak terpengaruh konflik geopolitik tersebut.

“Kita sumber crude-nya itu bukan dari sana. Jadi dari wilayah lain. Jadi masih stabil,” kata Laode usai penutupan Posko Nasional Sektor ESDM Nataru 2025-2026 di Jakarta, Senin.

Baca Juga  Mendagri Minta Gubernur dan Walikota Evaluasi Status Keamanan Secara Reguler

Meski demikian, pemerintah tetap bersiaga menghadapi kemungkinan dampak lanjutan. Laode menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan situasi Venezuela, termasuk potensi pengaruhnya terhadap Pasokan BBM dan harga minyak dunia.

“Antisipasi itu selalu ada,” ujar dia.

Sementara itu, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) juga memberikan tanggapan terkait situasi ini. Perusahaan pelat merah ini menjadi pemegang saham mayoritas Maurel & Prom (M&P) dengan kepemilikan 71,09 persen. M&P memiliki aset operasional di Venezuela.

Namun, PIEP memastikan belum ada dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela. Perusahaan tetap melakukan pemantauan ketat dan menjalin koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas sebagai langkah kehati-hatian.

Baca Juga  Pemprov Sulsel Kirim Rp1,5 Miliar Bantuan Tanggap Darurat Bencana di Sumatera

Di kesempatan sama, Laode juga menyinggung kebijakan strategis pemerintah untuk 2026. Pemerintah menargetkan mengurangi ketergantungan impor solar dengan meningkatkan produksi dalam negeri.

Kebijakan ini terkait rencana operasional proyek refinery development master plan (RDMP) Balikpapan. Pemerintah mengupayakan proyek ini beroperasi pada Januari 2026.

“Tahun 2026 ini sesuai yang sudah diumumkan oleh Pak Menteri, bahwa solar itu nanti sudah kita tidak impor lagi. Jadi kita mengandalkan produksi dalam negeri setelah beroperasinya RDMP Balikpapan,” ucapnya.

News