Berandaindonesia.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengizinkan rencana pembangunan kantor MUI di kawasan Bundaran HI. Namun, ia menegaskan proyek tersebut harus mematuhi aturan cagar budaya yang berlaku.
Lahan eks Kedutaan Besar Inggris itu telah di tetapkan sebagai kawasan cagar budaya DKI Jakarta. Pramono menyatakan pembangunan gedung harus mengikuti peraturan yang ada.
“Tetapi memang seperti diketahui, di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage (cagar budaya) provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu,” ujar Pramono.
Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait proyek ini. Pramono memastikan pemerintah daerah akan mendukung rencana tersebut.
“Apapun pasti Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden kalau memang Presiden ingin membangun di gedung apa yang dulu di pakai oleh Kedutaan Besar Inggris,” ujarnya.
Kemudian, Pramono menjelaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat akan mengurus pembangunan, sementara Pemprov DKI mengurus persyaratan lapangan dan perizinan.
“Untuk urusan pembangunan tentunya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tetapi persyaratan lapangannya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan support untuk itu,” tutup Pramono.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan penyediaan lahan seluas hampir 4.000 meter persegi untuk kantor MUI.
“Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam,” kata Prabowo dalam acara Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).
Prabowo juga menyebutkan gedung tersebut akan menampung lembaga lain seperti Baznas, BWI, dan organisasi kemasyarakatan Islam.
