Berandaindonesia.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pilkada langsung tidak selalu menghasilkan pemimpin berkualitas, terutama di tengah maraknya operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah.
Tito menyampaikan pandangan itu saat merespons meningkatnya kasus OTT yang menjerat kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia.
“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja, yang milih siapa? Rakyat, ya kan,” kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4), ujarnya.
Selanjutnya, Tito mempertanyakan efektivitas mekanisme rekrutmen melalui pilkada langsung dalam menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan kompeten di berbagai daerah.
“Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata enggak menjamin menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” imbuh dia, ujarnya.
Selain itu, Tito menyoroti faktor lain seperti kesejahteraan, moral hazard, dan integritas yang turut memengaruhi maraknya kasus korupsi kepala daerah.
Namun demikian, Tito menilai publik tidak bisa melihat fenomena tersebut hanya dari kasus yang muncul di permukaan tanpa memahami akar masalah.
“Ini kan udah berapa kali terjadi dalam waktu yang singkat ya. Artinya, kan ada problem yang sistematis. Ada problem mendasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini digunakan. Mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung,” katanya, ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengakui pilkada langsung memiliki kelebihan sekaligus kekurangan dalam praktik demokrasi di tingkat daerah saat ini.
“Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik yang mahal dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik,” katanya, ujarnya.
Sementara itu, KPK terus menangkap kepala daerah dalam OTT, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam kasus terbaru.
