Berandaindonesia.com, Makassar — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin siap memfasilitasi pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Barombong. Namun, Pemkot Makassar juga meminta semua pihak terlibat, khususnya GMTD untuk aktif cari solusi dan memberi kepastian soal pemilik lahan.
Kesiapan Pemkot Makassar untuk memfasilitasi pembebasan lahan pembangunan jembatan Barombong mengemuka dalam rapat di Ruang Kerja Wali Kota Makassar, Jumat (18/7/2025).
Pertemuan itu turut dihadiri jajaran manajemen PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dan beberapa pejabat Pemkot Makassar.
“Soal pembangunan jembatan di Barombong sebagai akses pengurai kemacetan, kami hanya membebaskan lahan, Pemerintah Provinsi Sulsel yang bangun jembatan,” kata pria yang akrab disapa Appi itu.
Soal pembangunan jembatan di Barombong yang dapat mengurai kemacetan, tegas Appi, pemkot hanya membebaskan lahan saja.
Dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel untuk mendukung pembangunan Jembatan Barombong. Namun, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kejelasan status lahan di kedua sisi jembatan agar proyek ini dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kami sudah bicara dengan Pak Gubernur soal rencana pembangunan jembatan Barombong. Sekarang tinggal bagaimana kita menyelesaikan soal pembebasan lahannya. Kami dari Pemkot siap memfasilitasi, tapi harus jelas, lahan di sisi satu dan sisi lainnya milik siapa,” tegasnya.
Dia mengingatkan, tanpa kepastian soal lahan, proyek jembatan akan terhambat di tengah jalan. Appi mendorong semua pihak, khususnya GMTD sebagai salah satu pemilik atau pengelola lahan di sekitar kawasan, untuk aktif mencari solusi bersama.
“Kalau tidak diselesaikan, bisa mandek di satu titik. Itu bentangannya panjang. Saya sudah minta, kita sama-sama bebaskan lahannya, biar cepat Pemrov bangun,” tutur Munafri.
Pertemuan ini merupakan bagian dari langkah proaktif Pemkot Makassar dalam membangun konektivitas kawasan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif, khususnya di wilayah strategis seperti Barombong dan sekitarnya.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar memiliki komitmen kuat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan terbuka, dengan sistem perizinan satu pintu yang efisien dan berbasis kepastian hukum.
“Kami tidak ingin ada pihak yang bermain-main dalam proses perizinan dan membebani investor dengan biaya-biaya yang tidak semestinya. Semua harus mengikuti jalur resmi, cepat, dan akuntabel,” imbuhnya. (*)
