Berandaindonesia.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan Presiden Ke-2 Jenderal TNI (Purn.) Soeharto memenuhi syarat untuk menjadi pahlawan nasional. Pemerintah mengusulkan 49 nama calon pahlawan nasional, termasuk Soeharto, kepada Presiden Prabowo.
Fadli Zon menjelaskan semua calon telah melewati tahap pengkajian berjenjang. Tim memulai proses dari pemerintah daerah, kemudian melanjutkan ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Selanjutnya, tim pusat Kementerian Sosial menilai kembali hingga Dewan GTK menerima berkas tersebut.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan itu menyampaikan pemerintah bukan kali pertama mengusulkan nama Soeharto. Bahkan, pihak terkait sudah memasukkan usulan tersebut sejak lama.
“Nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” kata Fadli Zon saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore.
Fadli Zon menegaskan pemerintah tidak sembarangan memasukkan nama dalam daftar calon. Setiap nama harus memiliki jasa dan memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan. Tanpa kelengkapan itu, nama tidak akan lolos ke tahap pengkajian.
“Tidak mungkin diusulkan kalau enggak (memenuhi syarat). Jadi, soal memenuhi syarat itu memenuhi syarat,” sambung Fadli.
Menanggapi penolakan masyarakat, Fadli mengatakan pemerintah menerima semua masukan. Namun, dia mengingatkan masyarakat juga mengusulkan nama-nama calon tersebut. Artinya, partisipasi publik sudah terlibat dalam proses pencalonan sejak awal.
Fadli Zon: Serangan 1 Maret 1949 Jadi Dasar Pencalonan
Dari sisi jasa kebangsaan, Fadli menyebutkan Soeharto memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan tersebut terjadi saat Agresi Militer Belanda II. Selain itu, Soeharto juga memimpin Operasi Pembebasan Irian Barat.
Menurut Fadli, Serangan Umum 1 Maret menjadi tonggak penting bagi pengakuan dunia terhadap Indonesia. Pada saat itu, Belanda mengklaim Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Belanda menangkap pemimpin Indonesia dan menguasai wilayahnya.
“Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi. Jadi, di perundingan-perundingan di New York ketika itu, Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu,” ujar Fadli.
