Dari 15 kecamatan yang ada, antusiasme masyarakat begitu mengemuka. Ribuan calon yang maju bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan semangat warga untuk ikut menentukan arah perubahan, memperkuat peran komunitas, dan menghadirkan pemimpin lingkungan yang dekat dengan denyut kebutuhan sehari-hari.
Puncaknya nanti, pada 3 Desember 2025, lorong-lorong Makassar akan menjadi saksi pesta demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi yang lahir dari ruang kecil, dari percakapan sederhana antarwarga, dari tekad bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik.
Di sinilah demokrasi Kota Makassar tumbuh, bukan hanya dari gedung-gedung pemerintahan yang besar, tetapi dari halaman rumah, dari kebersamaan, dan dari harapan warga untuk melangkah maju bersama.
Terpisah, Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Adi Suryadi Culla, menilai bahwa pelaksanaan Pemilihan RT/RW Serentak oleh Pemerintah Kota Makassar, merupakan langkah yang positif dan memberikan keteladanan dalam praktik demokrasi langsung di tingkat paling bawah.
Menurutnya, pemilihan ini adalah bentuk pendidikan politik praktis yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin lingkungan secara langsung dan sadar.
“Pemkot Makassar telah mengambil langkah baik dengan menggelar pemilihan RT/RW secara serentak. Ini memberikan nilai demokrasi langsung bagi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat bawah,” ujarnya.
Meski demikian, Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu, menekankan perlunya persiapan yang matang, terutama terkait alokasi anggaran yang dirancang secara distributif dan disertai sistem pengawasan yang memadai.
Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan teknis di setiap tingkat RT dan RW dapat terpenuhi. Selain kesiapan anggaran, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Perda dan petunjuk teknis pemilihan.
“Yang pasti, sosialisasi harus dilakukan secara masif. Harapan kita, masyarakat siap memahami dan menjalankan aturan,” jelasnya.
Akademisi Unhas itu, kemudian menyinggung persoalan yang kerap muncul saat pemilihan RT/RW. Ia mencontohkan pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya berhasil karena sejak awal telah menyiapkan alokasi anggaran yang kuat dan didistribusikan langsung ke setiap RT/RW untuk membentuk panitia pemilihan.
Menurutnya, keberhasilan itu juga ditopang oleh proses sosialisasi panjang di tingkat kelurahan yang dihadiri RT/RW serta tokoh masyarakat.
Dengan demikian, ketika hari pelaksanaan tiba, masyarakat sudah siap dan pemilihan berlangsung lancar tanpa insiden yang berarti.
“Setiap pesta demokrasi pasti membutuhkan ongkos, selain kesiapan, masyarakat yang terlibat. Tantangannya tidak sesederhana,” tambahnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa ia memiliki pengalaman panjang terkait pelaksanaan pemilihan RT/RW di Jakarta. Ketika menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Indonesia.
Saat itu, mengamati langsung pemilihan RT/RW pertama kali yang digelar di Jakarta, Ia bahkan terlibat sebagai panitia pemilihan, dan pada periode berikutnya, atas dorongan warga, ikut menjadi kontestan dan terpilih sebagai Ketua RT.
Ia melanjutkan keterangannya, berharap pengalaman serupa dapat menjadi pembelajaran bagi Kota Makassar.
“Sehingga pelaksanaan pemilihan RT/RW Serentak pada 3 Desember 2025 dapat berjalan lancar, tertib, dan sukses, sebagaimana pengalaman positif yang pernah saya saksikan saat awal penerapannya di Jakarta,” tuturnya.
