Berandaindonesia.com, Jakarta – Mayoritas Pemilih Presiden Prabowo Subianto menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mencatat 67,1 persen pemilih Prabowo menyatakan tidak setuju dengan mekanisme pilkada tidak langsung.
Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa memaparkan hanya 29,9 persen pemilih Prabowo yang setuju pilkada lewat DPRD. Sementara, tiga persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
“Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA Jakarta, Rabu (7/1).
Menariknya, penolakan pilkada DPRD juga masif di kalangan pemilih capres lain. Pemilih Anies Baswedan mencatat 60,9 persen menlak wacana tersebut. Bahkan pemilih Ganjar Pranowo menunjukkan penolakan tertinggi dengan angka 77,5 persen.
“Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” katanya.
Ardian menjelaskan alasan di balik penolakan masif ini. Menurutnya, mayoritas pemilih aktif saat ini tumbuh dalam budaya pemilu langsung sejak 2005. Mereka bahkan tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan sebelumnya.
Publik menganggap pemilihan langsung sebagai satu-satunya cara wajar memilih kepala daerah. Mereka tidak mau mekanisme pemilihan ditentukan melalui lobi dan kepentingan elit politik semata.
LSI Denny JA melakukan survei ini dengan metodologi multi-stage random sampling. Tim peneliti menerjunkan surveyor langsung ke lapangan pada 19-20 Oktober 2025. Total responden yang berhasil diwawancara mencapai 1.200 orang dari berbagai wilayah Indonesia.
Ardian menegaskan jumlah responden tersebut representatif mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan survei-survei pemilu sebelumnya dengan jumlah responden serupa. Hasilnya nyaris sama dengan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum.
