Berandaindonesia.com, Jakarta – ICW Sebut Pernyataan Jokowi soal UU KPK Upaya Cuci Tangan Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Mantan Presiden RI ke-7 yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi sebelum revisi 2019 sebagai paradoks dan upaya cuci tangan atas kesalahannya di masa lalu.

Penilaian itu muncul setelah Jokowi menyatakan setuju atas usulan mantan Ketua KPK periode 2011–2015, Abraham Samad Riyanto. Abraham sebelumnya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara pada Jumat (30/1) dan mengusulkan agar Prabowo mengembalikan UU KPK ke versi sebelum revisi 2019, dengan alasan revisi itu melemahkan peran dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Ketika dimintai tanggapan soal usulan Abraham, Jokowi pun menyambutnya dengan hangat.

“Ya, saya setuju, bagus,” ujarnya di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2).

Namun, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, langsung membantah sikap itu dengan keras. Ia menilai Jokowi justru merupakan salah satu aktor utama di balik pelemahan KPK.

“Wacana merevisi UU KPK yang di sampaikan oleh mantan Presiden ke-7 Joko Widodo penuh paradoks dan upaya untuk ‘mencuci tangan’ kesalahan yang lama. Sebab, ia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam pelemahan KPK yang proses revisinya sangat singkat, kurang lebih hanya 13 hari,” ujar Wana dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).

Wana kemudian membeberkan dua alasan konkret. Pertama, pada 11 September 2019, Jokowi mengeluarkan Surat Presiden. Surat tersebut mendelegasikan Menkumham serta MenpanRB untuk mewakili eksekutif dalam pembahasan revisi UU KPK.

“Kedua, mantan Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Perppu ketika ada protes besar di September 2019. Padahal ia memiliki hak untuk melakukan hal tersebut,” ucap Wana.

Jokowi Klaim Dirinya Tidak Pernah Usulkan Revisi UU KPK

Sementara itu, Jokowi tetap bergeming dan menampik tuduhan tersebut. Ia mengklaim dirinya tidak pernah mengusulkan perubahan UU KPK dan menegaskan revisi itu murni inisiatif DPR RI.

“Itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan jangan keliru ya. Inisiatif DPR,” tegasnya.