Berandaindonesia.com, Jakarta – Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati pemulihan 29 desa yang hilang akibat banjir dan longsor di Sumatra. Pemulihan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur hingga pemberian hak kepemilikan tanah bagi warga terdampak.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN untuk membahas langkah pemulihan itu. Dari koordinasi itu, kedua pihak menyepakati pembangunan kembali infrastruktur desa di lokasi terdampak.
“Sepanjang lahan lahan tersebut masih jadi titik moderat untuk ditempati kembali oleh desa-desa itu. Desa itu akan di tetapkan di tempat yang sama,” kata Rifqi, Selasa (23/2).
Selanjutnya, Rifqi menjelaskan pihaknya kini menginventarisir data dan peta puluhan desa yang hilang itu. Nantinya, hasil inventarisir akan pihaknya cocokkan dengan kondisi lapangan. Setelah itu, pemerintah tinggal membangun infrastruktur agar lokasi tersebut kembali layak huni.
“Tentu ada pembenahan sisi infrastruktur yang melalui Satgas Penanganan Pasca Bencana yang di pimpin Prof Dasco di DPR, langkah-langkah penanganan fisik dan kebutuhan pemulihan pemerintahan telah dilakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rifqi menegaskan pemerintah dan DPR juga akan memberikan hak kepemilikan tanah kepada warga, baik berupa rumah maupun lahan pertanian. Langkah itu, menurutnya, penting untuk memberikan kepastian hukum bagi warga terdampak.
“Termasuk segera memberikan atas hak kepada masyarakat di desa itu, terkait kepemilikan tanah mereka apakah yang dulu di tempati untuk rumah dan sawah dan seterusnya,” ujarnya.
DPR dan Kemendagri Merinci 29 Desa yang Akan Dipulihkan
Sebelumnya, Kepala Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatra dari unsur pemerintah, Tito Karnavian, merinci 29 desa dan kampung yang hilang itu tersebar di dua provinsi. Sebanyak 21 desa berada di Aceh, tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara delapan desa lainnya berada di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor. Atau terendam banjir,” ujar Tito dalam rapat dengan Satgas Pemulihan DPR di kompleks parlemen, Rabu (18/2).
