Berandaindonesia.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak aparat militer mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Ia menekankan pentingnya mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Hasanuddin menyampaikan desakan itu setelah Kepala BAIS TNI Letjen Yudi Abrimantyo mengundurkan diri. Ia menilai proses hukum harus tetap berjalan tanpa terpengaruh dinamika jabatan.
“Harus ada proses hukum dan sejauh mana proses hukum itu sampai ke Kabais ya,” kata TB Hasanuddin, Kamis (26/3).
Selain itu, Hasanuddin menegaskan struktur komando dalam militer berjalan jelas dan terukur. Ia menyebut setiap tindakan anggota pasti berangkat dari perintah atasan.
“Sehingga, apa yang dilakukan oleh perwira dan bintara melakukan penyiraman itu, ya, itu harus diusut siapa pemberi perintahnya,” ujar Hasanuddin.
Lebih lanjut, Hasanuddin menilai kasus tersebut memenuhi unsur penyelidikan intelijen sesuai undang-undang. Ia menyebut hasil penyelidikan harus menjadi dasar penindakan pemerintah.
Di sisi lain, Hasanuddin menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus. Ia mengingatkan dampak negatif jika pemerintah menutup proses hukum.
“Ya memang harus ada kesadaran, begitu. Dan kalau misalnya pemerintah menutup ya itu juga berarti tingkat demokrasi kita ya menurun, kan jelas seperti itu ya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai pengunduran diri Kepala BAIS sebagai langkah positif. Ia menilai sikap tersebut menunjukkan kesadaran institusional.
“Kami mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus menjaga stabilitas dan wibawa institusi negara,” ujar Dave.
Dengan demikian, dorongan Hasanuddin menegaskan fokus pada penegakan hukum hingga ke level pemberi perintah. Ia meminta aparat memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut aktivis sipil dan dugaan keterlibatan aparat. Oleh karena itu, DPR menilai pengusutan menyeluruh penting untuk menjaga kepercayaan publik.
