Berandaindonesia.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga BBM untuk menjaga APBN 2026 tetap stabil di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Lamhot menilai pemerintah layak mendapat apresiasi karena belum menaikkan harga BBM hingga saat ini. Namun, ia melihat tekanan fiskal ke depan terus meningkat sehingga membutuhkan langkah adaptif dan terukur.
“Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, Lamhot menjelaskan lonjakan harga minyak global yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price dalam APBN 2026. Hal ini berpotensi membebani anggaran secara signifikan. Ia menyebut setiap kenaikan satu dolar AS per barel menambah beban APBN hingga Rp6 triliun. Ia tegaskan lonjakan besar tersebut dapat memperberat tekanan fiskal.
Lebih lanjut, Lamhot menyoroti faktor geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Ia menyebut konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, AS, dan Israel memperbesar risiko gangguan distribusi energi global, termasuk di Selat Hormuz.
Dalam konteks tersebut, Lamhot menegaskan penyesuaian harga BBM harus dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga biasa. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan anggaran negara.
“Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara,” ujarnya.
DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Ambil Langkah Penyesuaian Harga BBM
Di sisi lain, Lamhot mengingatkan risiko besar jika pemerintah tidak mengambil langkah penyesuaian. Ia menilai beban subsidi dan kompensasi energi akan meningkat tajam dan melemahkan ketahanan fiskal nasional.
“Jika langkah ini tidak di ambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global,” kata Lamhot.
Terakhir, Lamhot menyatakan pandangannya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Pandangan tersebut terkait dengan menekankan pentingnya respons cepat terhadap dinamika global.
“Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat,” ujarnya.
