Berandaindonesia.com, Sulsel — Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Ishak Iskandar membuka kegiatan Awareness SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk kepatuhan dan integritas organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis 6 November 2025.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Kantor Layanan Terpadu (KLT) BSN Sulawesi Selatan, dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadi bagian dari rangkaian Bulan Mutu Nasional Tahun 2025.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar, memberikan manfaat yang besar, dan menjadi langkah nyata menuju birokrasi yang berintegritas dan berkelas dunia,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Ia menyampaikan, bahwa korupsi, termasuk praktik penyuapan, merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia merusak kepercayaan publik, melemahkan efektivitas pelayanan, serta menghambat pembangunan yang berkeadilan.
Karena itu, penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016 menjadi langkah penting dan strategis, “Yakni dalam membangun mekanisme pengendalian yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan terhadap potensi risiko penyuapan di seluruh lini organisasi,” katanya.
SMAP bukan hanya sekadar dokumen kebijakan, tetapi sebuah komitmen moral dan manajerial untuk memastikan bahwa setiap proses pemerintahan mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di berbagai perangkat daerah,” pintanya.
Lanjutnya, “Namun, kita menyadari bahwa keberhasilan implementasi zona integritas tidak akan tercapai tanpa adanya budaya organisasi yang berlandaskan integritas dan kepatuhan. Di sinilah peran penting dari kegiatan seperti hari ini yaitu membangun kesadaran kolektif dan pemahaman mendalam di kalangan ASN tentang pentingnya sistem anti penyuapan yang efektif,” imbuhnya.
Selain itu, berdasarkan data kasus korupsi dan tata kelola yang belum optimal, dapat dilihat bahwa potensi risiko penyuapan dalam proses pemerintahan masih tinggi, baik di proses pengadaan barang/jasa, alokasi bantuan sosial, hibah, pengelolaan aset, maupun pelaksanaan layanan publik.
Kegiatan Awareness SMAP hari ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menginternalisasikan nilai-nilai integritas, memperkuat pengendalian internal, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan beretika.
“Penerapan SMAP (berbasis SNI ISO 37001:2016) menjadi sangat relevan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pengendalian anti-penyuapan, meningkatkan integritas aparatur, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aktivitas pemerintahan. Kolaborasi antara Inspektorat dan BSN ini juga menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dan pembangunan sistem mutu publik tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan memerlukan sinergi lintas lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, dirinya berpesan 5 hal yakni agar peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dan implementasi SNI ISO 37001:2016; mengidentifikasi area atau proses kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap penyuapan; mendorong perbaikan sistem dan pengendalian internal di masing-masing unit kerja; menjadikan nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari; menginspirasi langkah konkret menuju penerapan penuh SMAP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Dengan semakin kuatnya kesadaran dan komitmen aparatur kita, saya optimistis kita mampu mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas di Sulsel. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa integritas bukan hanya slogan, melainkan karakter dan tindakan. Kita harus berani menolak gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa setiap keputusan dan pelayanan yang kita berikan benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” sebutnya.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai titik awal penguatan sistem anti penyuapan yang menyeluruh, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat,” pungkasnya
