Berandaindonesia.com, Jakarta – Komisi Reformasi Polri menampung usulan agar Kepolisian RI ditempatkan di bawah Kementerian Keamanan. Usulan ini muncul dalam audiensi di Gedung STIK-PTIK Polri, Jakarta, Rabu. Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie menyatakan pihaknya masih menganggap usulan tersebut sebagai alternatif yang akan mereka bahas lebih lanjut.
Jimly menjelaskan usulan ini berangkat dari mekanisme TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. TNI mengurus anggaran dan rekrutmen melalui Kemenhan. Sementara itu, Polri tidak memiliki kementerian untuk berkoordinasi.
“Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau kita bikin Kementerian Keamanan,” ujarnya.
Selain usulan Kementerian Keamanan, komisi reformasi polri ini juga menampung masukan soal penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Jimly menuturkan pihaknya mengusulkan agar Kompolnas memiliki fungsi serupa Kemenhan. Dengan begitu, proses rekrutmen pimpinan Polri tidak perlu lagi meminta persetujuan DPR.
Jimly menegaskan komisi belum memutuskan usulan tersebut. Pihaknya masih menampung berbagai masukan untuk dibahas. Nantinya, komisi reformasi polri akan menghasilkan rekomendasi terkait reformasi Polri.
“Kami tampung tadi, tapi kan kami belum putuskan, alternatif saja,” tegasnya.
Sebelumnya, kritikus politik Faizal Assegaf menyampaikan pandangannya dalam audiensi tersebut. Dia mendapat masukan dari purnawirawan TNI dan aktivis. Mereka menilai Indonesia sangat memerlukan kehadiran Kementerian Keamanan.
“Sudah saatnya Kementerian Keamanan memimpin Polri sehingga hal-hal yang berkaitan secara operasional, anggaran, pendekatan desentralisasi dan dekonsentrasi, kehadiran Kementerian Keamanan kami pandang sangat perlu untuk memperkuat transisi negara modern,” katanya.
Komisi Reformasi Polri Harus Menyerap Aspirasi Kritis Masyarakat
Faisal juga menyarankan komisi mendengarkan berbagai suara kritis dari masyarakat. Dia mengusulkan agar komisi mengajak satgas tambang ilegal untuk berdialog. Pasalnya, satgas memiliki banyak temuan penting.
“Kami sarankan, misalnya, komisi bisa mengajak satgas tambang ilegal untuk berdialog karena satgas antitambang ilegal memiliki banyak temuan penting,” ucapnya.
Komisi Percepatan Reformasi Polri akan terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak. Komisi akan melakukan proses pembahasan usulan-usulan tersebut secara menyeluruh. Tujuannya, menghasilkan rekomendasi reformasi yang komprehensif bagi Polri.
