Namun, di tengah luka itu, rakyat sendiri sedang bergulat dengan kenyataan ekonomi yang kian menghimpit. Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 adalah Rp 609.160 per kapita per bulan. Ini berarti rata-rata rumah tangga miskin (4,7 orang) hidup dengan pengeluaran di bawah sekitar Rp 2,88 juta per bulan.
Persentase penduduk miskin tercatat 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Meski merupakan angka terendah dalam dua dekade (Badan Pusat Statistik Indonesia), namun tetap ironi. Yaitu, walau ada penurunan kemiskinan di perdesaan, justru kemiskinan di perkotaan meningkat menjadi 6,73% dari sebelumnya 6,66%.
Kesenjangan ini memperlihatkan jurang yang nyata. Rakyat berjuang dengan penghasilan terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Sementara wakil mereka menikmati fasilitas fantastis dari uang negara. Perbedaan yang mencolok inilah yang melahirkan ketidakpercayaan dan rasa ketidakadilan yang makin dalam. Rasa frustrasi itu kemudian tumpah ke jalan, mencari saluran ekspresi yang sering kali tidak tersedia dalam ruang politik formal.
Ironi lainnya adalah demonstrasi yang seharusnya menjadi katalis sosial justru kerap berakhir sebagai ledakan tanpa arah. Tanpa narasi ideologis dan platform gagasan yang kuat, amarah massa mudah berubah menjadi kerusuhan destruktif. Dalam situasi seperti itu, penguasa dengan gampang menstigma gerakan rakyat itu sebagai “anarki,”. Pada sisi lain, penguasa juga tetap membiarkan akar persoalan—ketidakadilan struktural, tunjangan berlebihan, dan kultur represif tidak tersentuh.
Di titik ini kita menyaksikan krisis berlapis. Pertama, krisis keadilan, ketika penderitaan rakyat diabaikan sementara elit merayakan kemewahan. Kedua, krisis legitimasi, ketika Polri semakin dicurigai, bukannya dihormati. Ketiga, krisis gerakan, ketika rakyat yang marah kehilangan arah sehingga energi politik mereka habis dalam kemarahan sesaat tanpa menghasilkan perubahan berarti.
