Berandaindonesia.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menegaskan pemda harus mengoptimalkan dinas kesehatan di program MBG untuk mengawasi dan mencegah keracunan makanan. Menurut Tito, pemda memegang peran vital dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mendagri menekankan pentingnya pengecekan berlapis sebelum pihak sekolah menghidangkan makanan ke anak-anak. Tim pengawas harus memulai sistem pengawasan dari dapur hingga sekolah.
“Sebelum makanan dihidangkan, ada pengecekan berlapis. Mulai dari dapur oleh ahli gizi dan dinas kesehatan, hingga di sekolah oleh Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang dikoordinasikan Dinas Pendidikan di bawah kepala daerah,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya di Jakarta, (1/10).
Lebih lanjut, Mendagri meminta dinas kesehatan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Mereka perlu menggelar rapat internal untuk membahas proses bisnis MBG. Selain itu, pemda harus menata ulang mekanisme pengecekan makanan, hingga menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Data Kementerian Kesehatan per 22 September 2025 menunjukkan fakta mengejutkan. Dari 8.583 dapur MBG di Indonesia, hanya 32 dapur yang memiliki SLHS. Padahal, sertifikat ini menjadi syarat vital untuk memastikan kemanan pangan.
Pengamat politik dari Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Darmawan Purba sependapat dengan Mendagri Tito. Ia menilai keterlibatan penuh pemda menjadi kunci untuk memperbaiki manajemen MBG yang bermasalah.
Menurut Darmawan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengkoordinasikan pengawasan dapur MBG, tetapi masih menyisakan celah. Tanpa dukungan pemda, rantai pengawasan berjalan kurang optimal. Akibatnya, respons terhadap insiden menjadi lambat.
“Pemda punya instrumen yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti sekolah, komite orang tua, Posyandu, hingga kader PKK. Pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan bahwa Pemda mampu bergerak cepat ketika menerima mandat yang jelas,” kata Darmawan.
Namun demikian, Darmawan menegaskan kewenangan saja tidak cukup. Pemerintah pusat perlu mendukung peningkatan kapasitas SDM. Dengan begitu, standar higienitas MBG bisa seragam di seluruh daerah.
