Status Bulog Setara Kementerian, Pemerintah Kaji Usulan DPR RI

Penulis : Atomaqbul Editor :
Status Bulog

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10). Dok: ANTARA

Berandaindonesia.com, Jakarta – Pemerintah akan mengkaji usulan anggota Komisi IV DPR RI untuk menaikkan status Bulog. Usulan itu meminta status Bulog naik dari Perum di bawah kementerian BUMN menjadi Kementerian atau Lembaga.

“Nanti kita kaji ya nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.​​​​​​​

Usulan anggota Komisi IV DPR RI juga mencakup penggabungan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penggabungan ini bertujuan untuk membentuk satu kementerian yang lebih independen. Dengan begitu, distribusi bahan pokok terutama beras tidak akan terhambat birokrasi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki Bulog. Penguatan peran Bulog menjadi kunci dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Baca Juga  RAPBN 2026 Disepakati Banggar DPR RI dan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan suntikan dana kepada Perum Bulog melalui Kementerian Keuangan. Dana sebesar Rp16,6 teiliun masuk pada awal 2025. Hasilnya, cadangan beras nasional mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Pada juli 2025, Perum Bulog mencatat stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton. Angka ini merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka. Pencapaian tersebut juga menjadi tonggak penting dalam misi swasembada pangan.

“Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog,” kata Pras.

Prasetyo juga menambahkan, pemerintah akan memberi pendanaan tambahan untuk mengantisipasi produksi beras dan jagung yang melimpah. Dengan dana tambahan, Bulog dapat menyerap hasil panen lebih optimal.

Baca Juga  Partai PKS Siap Dukung Program Walikota Munafri

Kemenkeu Tambah Pendanaan Investasi Ditengah Perubahan Status Bulog

Kementerian Keuangan juga akan menambah pendanaan investasi Pemerintah pada Perum Bulog sebesar Rp5,5 triliun. Dana ini khusus untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Kebijakan tersebut juga telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 48 Tahun 2025.

Peraturan tersebut mengatur tentang Investasi Pemerintah pada Perum Bulog dalam pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah. Langkah ini memperkuat posisi Bulog sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

“Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu,” kata Pras.

News