Saiful Mujani: Mayoritas Warga Takut Bicara Politik di Era Prabowo

Penulis : Atomaqbul Editor :
Saiful Mujani

Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta dan Pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani.

Berandaindonesia.com, Jakarta – Profesor Saiful Mujani mengungkap mayoritas warga kini takut membahas politik pada masa Presiden Prabowo Subianto, sementara tren ketakutan itu terus meningkat sejak pelantikan 2024

Saiful Mujani memaparkan temuan itu dalam program Bedah Politik di kanal YouTube SMRC TV pada Kamis, 30 April 2026. Ia mengacu pada rangkaian survei nasional SMRC dan LSI yang memotret sikap publik terhadap kebebasan berbicara politik.

Ia menjelaskan bahwa sejak Oktober 2024, ketika Prabowo menjabat presiden, persepsi ketakutan publik mulai menguat. Pada saat itu, sebanyak 51 persen warga menilai masyarakat takut membicarakan politik. Kemudian, angka tersebut naik menjadi 53 persen pada Maret 2026.

“Sekarang lebih banyak orang yang menyatakan umumnya masyarakat takut bicara soal politik,” jelas Saiful.

Baca Juga  Munafri Perkuat Diplomasi, Bawa Makassar ke Level Internasional di ASCC 2025

Selain itu, Saiful membandingkan tren tersebut dengan hasil survei sejak 2004. Pada April 2004, hanya 24 persen warga merasa masyarakat sering atau selalu takut membahas politik. Angka itu bahkan turun menjadi 14 persen pada Juli 2009.

Namun demikian, tren mulai berubah pada 2019. Saat itu, 43 persen warga merasa masyarakat takut berbicara politik. Setelah itu, angka tersebut sempat stabil di kisaran 40 persen sebelum akhirnya melonjak kembali pada Oktober 2024.

“Ketika Prabowo dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024 sampai sekarang, mayoritas warga menilai umumnya masyarakat takut bicara politik,” ungkapnya.

Selanjutnya, Saiful juga menyoroti persepsi publik terhadap ketaatan pemerintah pada hukum. Ia menyebut mayoritas warga kini menilai pemerintah semakin sering mengabaikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga  Melinda Aksa Soroti Persoalan Sampah di Kecamatan Tallo

Saiful Mujani Ungkap Warga Menilai Pemerintah Sering Abaikan Konstitusi

Berdasarkan survei Maret 2026, sebanyak 51 persen warga menilai pemerintah sering atau selalu mengabaikan konstitusi. Sementara itu, hanya 38 persen warga yang menilai pemerintah jarang atau tidak pernah melakukan hal tersebut.

Lebih jauh, Saiful menegaskan bahwa persepsi tersebut sudah muncul sejak awal masa pemerintahan Prabowo pada Oktober 2024. Kondisi itu menunjukkan perubahan signifikan dalam pandangan publik terhadap praktik pemerintahan.

“Di mata masyarakat, pemerintah atau para pejabat kita sering atau sangat sering melanggar fondasi hukum,” ungkap guru besar ilmu politik UIN Jakarta tersebut.

News