Berandaindonesia.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memangkas dana bagi hasil (DBH) DKI Jakarta hampir Rp 15 triliun. Akibatnya, APBD Jakarta 2026 menyusut dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun. Purbaya menyampaikan hal ini usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025) pagi.
Purbaya mengatakan pemerintah pusat memangkas DBH DKI Jakarta karena menghadapi keterbatasan fiskal. Namun, dia berjanji akan mengembalikan dana tersebut jika perekonomian membaik. Selain itu, pendapatan pajak pusat juga harus meningkat terlebih dahulu.
Menteri Keuangan akan meninjau kebijakan ini pada akhir kuartal I 2026. Kemudian, dia juga akan melakukan evaluasi di pertengahan kuartal II tahun depan. Jika kondisi ekonomi membaik, dia memastikan akan mengembalikan DBH DKI Jakarta ke pemda.
“Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa. Nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah,” jelas Purbaya.
Pemangkasan DBH tidak hanya menimpa Jakarta. Provinsi lain juga mengalami pengurangan dana serupa dari pemerintah pusat. Namun, secara nominal, nilai pemangkasan Jakarta lebih besar dibanding daerah lainnya.
Gubernur DKI Jakarta Siap Terima Kebijakan Pemangkasan DBH
Sementara itu, Gubernur Pramono Anung menerima kebijakan pemangkasan ini tanpa komplain. Dia memahami kondisi fiskal pemerintah pusat saat ini. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan mencari cara kreatif untuk menutup kekurangan anggaran.
“Maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing diantaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada,” kata Pramono.
Pramono menyebut salah satu solusi adalah menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga akan membentuk Jakarta Collaboration Fund. Kedua skema pembiayaan kreatif ini masih memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan.
Purbaya akan menemui gubernur lain yang tergabung dalam APPSI, setelah bertemu Pramono. Pertemuan akan berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan pukul 10.00 WIB. Salah satu gubernur yang hadir adalah Bobby Nasution dari Sumatera Utara.