Berandaindonesia.com, Sulsel — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan, Jayadi Nas, menjelaskan kondisi ketenagakerjaan di Sulsel mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja dan pengangguran .
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jayadi menyebutkan ada penambahan jumlah pengangguran sekitar 8.000 orang di Sulsel. Pada Februari 2025, tercatat 238.800 orang menganggur. Jumlah itu naik dibanding Februari 2024, yakni 230.670 orang.
Namun, kata dia, angka tersebut masih dalam batas wajar dan menunjukkan bahwa mereka masih bisa terserap ke dunia kerja.
“Di Sulsel juga seperti itu. Pengangguran memang ada penambahan menurut BPS sekitar 8.000-an, akan tetapi itu masih juga dalam konteks pengangguran terbuka,” ujar dia.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menciptakan peluang kerja baru sembari meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Pemerintah dalam beberapa waktu ke depan akan tetap memikirkan bagaimana agar tercipta lapangan kerja, sambil kita meng-upgrade kemampuan tenaga kerja kita,” tutur Jayadi.
Jayadi juga menambahkan bahwa penyebab pengangguran bisa beragam, mulai dari berakhirnya masa kontrak, pensiun, pindah tempat kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pengangguran itu terjadi akibat dari misalnya habis kontraknya, atau dia sudah pensiun. Yang kedua, dia pindah ke tempat kerja yang lain, atau misalnya dia lagi dalam proses ada masalah atau problem. Itu yang menyebabkan biasanya terjadi PHK yang dianggap itu menganggur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jayadi menekankan pentingnya membedakan antara angkatan kerja dan pengangguran.
“Pengangguran itu kan beda dengan angkatan kerja. Angkatan kerja yang meningkat, pengangguran itu memang yang turun, akan tetapi angkatan kerja yang meningkat,” jelasnya.
Dia memaparkan bahwa pengangguran terbuka adalah mereka yang masih memiliki peluang untuk bekerja, termasuk yang sedang dalam masa pemagangan atau aktif mencari pekerjaan.
“Angkatan kerja itu kan terbagi, ada pengangguran terbuka, ada yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk bisa bekerja karena berbagai kondisi, dan ada juga yang masih dalam proses pemagangan sambil mencari kerja,” imbuh dia.
Dinas Tenaga Kerja Sulsel juga memperkuat komitmennya dalam memberdayakan penyandang disabilitas di dunia kerja. Menurut Jayadi, pihaknya telah menyediakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat disabilitas.
“Kami bersyukur, menunjukkan bahwa kita telah memberikan suatu perhatian besar. Bahkan di kantor kami, kami punya ULD, dan ada staf kami yang disabilitas, yang langsung memberikan pelayanan,” ujar Jayadi.
Menurut Jayadi, Disnakertrans Sulsel tidak hanya membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga aktif melibatkan mereka dalam pelayanan publik.
“Kami tidak hanya mempekerjakan, tetapi juga melayani orang-orang yang berstatus disabilitas,” lanjut Jayadi.
Disnakertrans bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mendukung pendanaan pelatihan, selama ada kejelasan tentang siapa yang akan menyerap tenaga kerja hasil pelatihan tersebut.
“Baznas yang siap memberikan dana untuk melatih tenaga kerja, yang penting jelas offtaker-nya. Untuk 22 orang disabilitas ini, jelas orangnya dan perusahaan mana yang akan menerima mereka,” imbuh dia.
Jayadi menegaskan, pelatihan yang diberikan ke depan tidak boleh lagi hanya formalitas. Ia menginginkan setiap program pelatihan benar-benar memberi dampak nyata dan menjamin keberlanjutan karier peserta setelah selesai pelatihan.
“Kalau disabilitas dilatih, atau siapapun yang dilatih, harus jelas setelah itu dia ke mana. Jangan sekadar dilatih lalu tidak jelas arahnya. Ke depan kami akan buat tata cara pelatihan yang lebih jelas dan bermakna,” tegasnya.
Jayadi menambahkan, salah satu kunci utama dalam menghadapi pertumbuhan angkatan kerja di Sulsel adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru dan memperbanyak pelatihan yang bersifat mandiri.
“Kunci menghadapi angkatan kerja yang semakin tinggi adalah penciptaan lapangan kerja dan pelatihan yang sifatnya mandiri,” ucap dia.
Sementara itu, skema tenaga kerja di Indonesia saat ini 85 persen didominasi lulusan SD, SMP dan SMA sehingga transformasi struktural Ketenagakerjaan tidak mudah mengalami peningkatan.
