Berandaindonesia.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang sistem politik Indonesia. Bamsoet menyebut pemilu saat ini berbiaya tinggi, transaksional dan memicu banyak kasus korupsi.
Bamsoet menjelaskan, Presiden Prabowo berkali-kali menyampaikan perlunya penataan sistem politik. Terakhir, Prabowo juga menyampaikan hal tersebut dalam acara Rakornas di Sentul
“Jadi, intinya dalam berbagai kesempatan, terakhir saya masih ingat waktu di Sentul, Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus penataan ulang sistem politik. Yang substansial, tidak seperti hari ini, yang transaksional, yang brutal,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu.
Politisi Golkar ini menegaskan, pemilu berbiaya tinggi telah menimbulkan praktik korupsi di berbagai daerah. Namun, ia belum mengetahui dari mana penataan sistem politik akan dimulai.
“Pemilu yang berbiaya tinggi yang menimbulkan korupsi di mana-mana. Saya tidak tahu dari mana kita mulai penataan ini, tetapi yang pasti penataan sistem politik itu ada di Undang-Undang, itu berada di DPR yang akan dibicarakan kepada pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan kritik serupa dalam perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2025. Presiden menilai sistem demokrasi Indonesia perlu perbaikan karena terlalu mahal.
“Kita, semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada sesuatu atau beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” ujarnya.
Prabowo mengajak pimpinan partai politik memperbaiki sistem yang menghabiskan puluhan triliun rupiah setiap pemilu. Ia membandingkan Indonesia dengan negara tetangga yang lebih efisien.
“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.
