Berandaindonesia.com, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut reshuffle kabinet menjdi kemungkinan logis. Pernyataan ini muncul setelah Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan meninggalkan posisi Wakil Menteri Keuangan.
Qodari menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu kemarin. Dia menjelaskan kekosongan jabatan Wamenkeu membuka peluang pengisian posisi baru dalam kabinet. Menurutnya, langkah tersebut wajar mengingat ada kursi kosong yang harus segera di isi.
“Iya, mungkin (reshuffle) karena Pak Tomi (Thomas) kan ke mana? Ke Deputi kan. Ada yang lowong kan? Ya itu. Kayaknya sih logis saja itu. Kalau itu kan logis aja. Berarti kan harus ada yang diisi,” ujar Qodari.
Terkait wacana reshuffle, Qodari menjelaskan kriteria khusus Presiden Prabowo Subianto dalam merombak kabinet. Presiden akan menilai kinerja dan pencapaian target para menteri serta wakil menteri. Penilaian ini menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan.
Dia menambahkan, Presiden memantau kinerja secara rutin melalui berbagai laporan harian. Kepala negara juga secara berkala menggelar rapat terbatas untuk mengawasi dinamika pemerintahan. Perkembangan kinerja jajaran kabinet menjadi fokus perhatian dalam setiap pertemuan tersebut.
“Karena Presiden itu pegang data terus lihat perkembangan-perkembangan,” ucap dia.
Namun demikian, Qodari menegaskan kepastian waktu reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo. Keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diprediksi siapa pun. Dia enggan memberikan spekulasi terkait jadwal pasti perombakan kabinet.
“Hanya Presiden dan Tuhan yang tahu,” pungkas dia.
Sebelumnya, DPR RI menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026-2031. Persetujuan ini terjadi dalam Sidang Paripurna di kompleks parlemen Jakarta, Selasa lalu. Komisi XI DPR RI telah menyampaikan laporan hasil fit and proper test kepada sidang paripurna.
