Berandaindonesia.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Gresik. Pengelola menyajikan kelapa utuh dalam Program Makan Bergizi Gratis.
BGN mengambil langkah tersebut setelah menilai pengelola tidak mematuhi pedoman menu program. Selain itu, polemik kelapa utuh sebelumnya juga sempat memicu perhatian publik.
Karena itu, BGN menilai pengelola SPPG seharusnya memahami sensitivitas isu tersebut. Namun, pengelola tetap memasukkan kelapa utuh sebagai bagian dari menu penerima manfaat.
“Pemberian kelapa utuh sebelumnya sudah menjadi perhatian publik di beberapa daerah. Seharusnya hal itu menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG agar lebih berhati-hati dalam menentukan menu untuk penerima manfaat,” ujar Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang di Jakarta, Minggu.
Selanjutnya, Nanik juga menolak alasan pengelola yang menyebut penerima manfaat meminta menu tersebut. Menurutnya, pengelola tetap harus mengikuti standar operasional program.
“Seluruh SPPG tetap harus mengikuti pedoman menu dan standar pelayanan yang sesuai aturan. Oleh karena itu, sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh saat ini kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi,” kata Nanik di Jakarta, Minggu.
Selain menghentikan operasional sementara, BGN juga mengambil langkah disiplin terhadap pimpinan unit pelayanan tersebut. Pimpinan dinilai tidak memperhatikan perkembangan isu yang muncul.
“Saya juga perintahkan kepala SPPG untuk menindak tegas memberikan SP 1 atau rotasi karena sebagai pimpinan tidak mengikuti berita sehingga kejadian serupa terulang,” tutur Nanik di Jakarta, Minggu.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro menyebut penghentian operasional berlaku mulai 14 Maret 2026.
Selain itu, BGN mengingatkan seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah agar lebih cermat menjalankan program.
Pengelola juga harus memperhatikan standar menu, keamanan pangan, serta sensitivitas isu yang berkembang di masyarakat.
