E D I T O R I A L

Aksi unjuk rasa kalangan mahasiswa di berbagai kota yang menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, seperti program MBG, mengundang kecurigaan pemerintah dan politisi yang berafiliasi dengan pemerintahan. Mereka curiga bahwa aksi demonstrasi mahasiswa itu ditunggangi oleh kepentingan politik. Mereka menuding partai politik di luar pemerintahan menjadi dalang aksi demonstrasi mahasiswa yang terus berlarut-larut ini.

Politisi yang partainya berkoalisi mendukung pemerintahan Prabowos-Gibran mempertanyakan, apakah saat ini ada atau tidak ada oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menginginkan ketegasan itu agar mereka sebagai penguasa bisa mengambil sikap yang tepat dan sesuai terhadap pihak oposisi. Asumsi koalisi pendukung Prabowo-Gibran saat ini adalah bahwa tidak ada kubu yang beroposisi terhadap pemerintahan saat ini, sekalipun tidak semua partai politik menjadi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tudingan ini muncul dan menjadi ramai saat adanya elit partai politik terlihat di lapangan, di tengah massa mahasiswa yang sedang berunjuk rasa di Jakarta beberapa hari lalu. Elit politik ini diyakini mewakil partainya yang tidak ikut koalisi pendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran. Akibat elit politik yang berada di tengah aksi mahasiswa itu, aksi demonstrasi mahasiswa pun dituding tidak murni mewakili tuntutan rakyat. Aksi mahasiswa dicurigai sedang menjalankan misi politik tertentu.

Kubu Fraksi PKB di DPR mengeluarkan pernyataan yang mempertanyakan posisi partai yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia meminta tersebut bersikap tegas sebagai oposisi jika memilih berada di luar pemerintahan. Bukannya menunjukkan sikap yang abu-abu, tidak di permerintahan tetapi tindakan membuat pemerintahan tidak berjalan optimal.

Satu-satunya partai politik yang sampai saat ini memilih berada di luar pemerintahan adalah Partai PDI Perjuangan. Memang, partai berlambang banten ini tegas dan remi menyebut diri berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi bukan oposisi. PDI Perjuangan yang menguasai 110 kursi di DPR RI (18,97% atau tertinggi) ini menyebut diri sebagai penyeimbang.

Belum selesai soal tudingan aksi demonstrasi Mahasiswa di atas, muncul juga aksi Wapres Gibran Rakabuming Raka yang memboyong mahasiswa keliling daerah. Dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia Timur, Wapres Gibran mengajak serta 5 mahasiswa dari 5 universitas berbagai daerah, selama 18 – 21 Juni 2026.

Alasan Wapres Gibran, supaya mahasiswa bisa melihat langsung manfaat MBG di daerah. Wapres ingin merespons kritik dari mahasiswa terhadap program itu. Salah seorang mahasiswa yang diajak serta adalah Daffa Ulhaq, mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI).

Rektor UI Heri Hermansyah menyatakan bahwa berdasarkan catatan internal, UI tidak pernah menerima surat permohonan atau pemberitahuan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden perihal undangan kunjungan itu. Sejurus dengan pernyataan Rektor UI itu, pihak UI juga tidak pernah menunjuk, mendelegasikan, atau memberikan penugasan resmi kepada Daffa untuk mengikuti agenda tersebut.

Apa yang terjadi di atas merupakan konsekuensi logis dari perjuangan nurani mahasiswa yang tidak mungkin lepas bias-bias politik. Masyarakat Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa aksi demonstrasi mahasiswa yang menumbangkan rezim Orde Baru sejak 1997 hingga 1998, juga tidak lepas dari tudingan ditunggangi pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan pemerintahan Orde Baru.

Persoalannya ada pada materi tuntutan mahasiswa. Tudingan ditunggangi itu tidak boleh melenyapkan realitas korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang menggerogoti negara dan pemerintahan Orde Baru. Lagi pula, aksi mahasiswa tidak mempedulikan kelompok mereka ditunggangi atau tidak, yang penting isi tuntutan mereka di dengar oleh pemegang kekuasaan. Obat untuk KKN itu adalah reformasi. Karena itu, tuntutan reformasi yang diusung oleh aksi mahasiswa, jauh lebih penting untuk diselesaikan daripada siapa yang mendalangi aksi mahasiswa.

Aksi demonstrasi mahasiswa yang penuh dengan kritik berharga bagi pemerintah dan penguasa saat ini, harus dipandang sebagai sumbangan yang sangat berharga bagi bangsa yang berasal dari nurani dan penderitaan rakyat. Mengabaikan tuntutan itu karena isu ditunggangi atau dibayar, tidak bakal mengeluarkan bangsa ini dari rasa sakit. Penguasa harus yakin bahwa kritik itu adalah obat. Obat itu diperlukan karena adanya penyakit kronis dalam pemerintahan.[]