.Berandaindonesia.com, Sulsel – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Heriwawan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024
“Apresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara konstitusional. Selain itu, kami juga mengapresiasi jajaran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2019–2024 yang telah mengawal pelaksanaan pemerintahan dengan baik, sehingga berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama empat tahun berturut-turut sejak 2021,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Jumat (11/7/2025).
Meski memberikan apresiasi, Heriwawan juga menyoroti capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,33 persen dan belanja daerah sebesar 97,48 persen.
“Dengan realisasi pendapatan 98,33 persen dan belanja 97,48 persen, seharusnya laporan keuangan tidak menimbulkan utang, karena anggarannya tersedia untuk pelaksanaan kegiatan. Lalu, ke mana anggaran itu? Mengapa masih ada utang yang menumpuk, seperti utang Dana Bagi Hasil (DBH), utang BPJS, dan utang kepada pihak ketiga?” tegasnya.
Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menyoroti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 yang mencapai Rp83,06 miliar.
“Kenapa bisa ada SILPA sebesar itu? Harus ada penjelasan yang transparan,” ucapnya.
Selain itu, ia mempertanyakan dampak dari realisasi belanja Pemprov Sulsel terhadap perbaikan layanan terutama pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Apa hasil nyata (outcome) dari belanja pemerintah provinsi selama ini, Apakah benar-benar berdampak bagi masyarakat? Karena setiap kali kami turun ke daerah pemilihan (reses), masyarakat selalu mengeluhkan tingginya angka pengangguran, inflasi, daya beli yang menurun, dan semakin sulitnya mencari pekerjaan. Jangan sampai penganggaran kita tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” beber Heriwawan.
Ia berharap evaluasi ini menjadi bagian dari proses perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kami berharap evaluasi ini menjadi bagian dari upaya perbaikan. Semoga ke depan, akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah semakin ditingkatkan,” pungkasnya.
