“Kalau dari sisi aspek (teknis) itu, ya terima gaji,” kata Said Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9). Ia menyebut Banggar DPR sudah tidak lagi membahas alokasi anggaran soal gaji tersebut karena DPR mengambil keputusan sebelumnya.
Pernyataan dua pejabat itu memperlihatkan benturan mekanisme partai dengan prosedur keuangan DPR. NasDem meminta pemotongan gaji dan fasilitas, tetapi aturan anggaran negara tetap berjalan. Hal ini mencerminkan adanya celah yang belum sinkron antara keputusan politik partai dan pelaksanaan administratif DPR.
Selain NasDem, Partai Lain Juga Menonaktifkan Anggota
Selain NasDem, partai lain juga menonaktifkan anggota DPR. PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, sedangkan Golkar menonaktifkan Adies Kadir. Namun, pernyataan Said mengindikasikan bahwa gaji mereka tetap berjalan karena sistem anggaran tidak otomatis menyesuaikan.
Nasdem menegaskan sikapnya bukan hanya sekedar simbolik. Viktor menyebut penegakan mekanisme partai menjadi prioritas utama. Ia juga mengajak semua pihak menjaga persatuan bangsa dengan dialog, musyawarah dan penyelesaian perbedaan secara kondusif.
