Berandaindonesia.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah bersikap tegas soal keikutsertaan dan tolak atlet Israel dalam World Artistic Gymnastics Championships 2025. DPR mendesak pemerintah, sebelum ajang tersebut akan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.
Sukamta menilai izin bagi atlet Israel bertanding di Indonesia berpotensi menimbulkan polemik. Keputusan itu juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional,” kata Sukamta di Jakarta, Rabu.
Sebagai anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri, Sukamta menegaskan konsistensi Indonesia menolak penjajahan. Indonesia juga selalu mendukung kemerdekaan Palestina sejak awal kemerdekaan.
Sejarah mencatat konsistensi Indonesia dalam menolak penjajahan. Pada 1958, Indonesia mundur dari babak kualifikasi Piala Dunia agar tidak bertanding melawan Israel.
Kemudian pada Asian Games 1962, Indonesia menolak memberikan visa kepada delegasi Israel dan Taiwan. Keputusan itu menimbulkan ketegangan internasional namun menegaskan prinsip anti-penjajahan Indonesia.
Di era modern, konsistensi itu berulang. Pada Maret 2023, FIFA mencabut hak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Pencabutan itu terjadi setelah muncul penolakan publik terhadap kehadiran tim nasional Israel.
“Dari dulu sampai sekarang, posisi Indonesia jelas menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Karena itu, pemerintah harus hati-hati agar jangan sampai sikap lunak terhadap Israel dianggap sebagai perubahan arah moral bangsa,” ujar Sukamta.
Politisi PKS itu juga mengingatkan kondisi kemanusiaan di Gaza sangat memprihatinkan. Berdasarkan laporan UN OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 66.148 warga Palestina tewas hingga 1 Oktober 2025.
“Dalam situasi genosida seperti ini, justru tidak pantas jika Indonesia menggelar kompetisi yang mengikutsertakan atlet Israel. Dunia bisa menilai kita tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina,” ucapnya.
Pemerintah Didesak DPR Untuk Tolak Atlet Israel di Perlakukan Istimewa
Selain itu, Sukamta menekankan pemerintah tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada Israel. Perlakuan istimewa itu termasuk terkait visa, penggunaan simbol negara, maupun fasilitas keamanan.
“Jangan sampai Israel lagi-lagi menjadi ‘anak emas’ yang diberi kelonggaran. Pemerintah tidak boleh mengorbankan prinsip demi tekanan internasional atau alasan teknis penyelenggaraan,” katanya.
Sukamta menilai ketegasan sikap justru akan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Dunia internasional akan menilai Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan keadilan global.
“Dukungan Indonesia kepada Palestina bukan sekadar simbol politik, melainkan bagian dari jati diri bangsa dan amanat konstitusi. Di forum apa pun, termasuk olahraga, Indonesia seharusnya tetap berpihak pada kemerdekaan dan kemanusiaan,” ucap Sukamta.
