Berandaindonesia.com, Makassar — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil nyata.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, pemerintah kota mencatat capaian signifikan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang selama ini menjadi isu nasional.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.
Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamelia Thamrin Tantu mengatakan capaian tersebut merupakan langkah awal pemerintah kota dalam memberikan kepastian status kerja bagi tenaga honorer.
“Ini jumlah ASN yang telah diangkat oleh Bapak Wali Kota di awal masa pemerintahannya. Dari total formasi 8.963 orang, sebanyak 8.854 orang berhasil diangkat menjadi ASN pada tahun 2025,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja bagi ribuan aparatur yang sebelumnya berstatus honorer.
Langkah tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.
Tak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi lain melalui skema Penyedia Jasa Perorangan Lainnya (PJLP) pada tahun 2025.
Skema ini menjadi alternatif bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025, Munafri Arifuddin menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Bagi pemerintah kota, pengurangan kemiskinan tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Makassar.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham (MULIA), kebijakan pengaturan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.
Dalam proses pengangkatan PPPK tersebut, pemerintah kota juga melaksanakan pelantikan secara bertahap sepanjang tahun 2025.
Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 PPPK dilantik pada 23 Juni 2025.Kemudian pada tahap kedua, pemerintah kembali melantik 329 PPPK pada 14 November 2025.
Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk PPPK paruh waktu dengan jumlah lebih besar, yakni mencapai 6.607 orang.
Kehadiran ribuan aparatur ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pelayanan publik di berbagai sektor serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya Pemerintah Kota Makassar tersebut juga mulai berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Makassar mengalami penurunan dari 9,71 persen pada tahun 2024 menjadi 9,60 persen pada tahun 2025.
Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
