Berandaindonesia.com, Jakarta – Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, memandang kasus hukum terhadap dirinya sebagai momentum penting sekaligus memaparkan enam alasan yang menurutnya mendasari tuntutan penurunan Presiden, mulai dari isu konstitusi hingga pengelolaan fiskal.
Mujani menyampaikan pandangan itu dalam forum diskusi yang membahas polemik yang menjerat dirinya. Ia menganggap situasi tersebut sebagai ujian sekaligus ruang untuk menjelaskan argumentasinya kepada publik secara terbuka dan terstruktur.
“Mengapa harus menurunkan Presiden? Itu ada beberapa argumen yang ingin saya highlight di sini dan mudah-mudahan menjawab keingintahuan banyak pihak soal mengapanya ini,” ujar Mujani.
Pertama, Mujani menilai Presiden mengancam konstitusi karena mendorong perubahan arah melalui amandemen UUD 1945. Ia menyoroti gagasan menghidupkan kembali GBHN atau PPHN sebagai bagian dari upaya tersebut.
“Jadi amandemen untuk GBHN bagi kita tidak masalah. Kita ingin lebih dari itu: kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Itu kata Pak Prabowo,” katanya.
Kedua, Mujani melihat ancaman terhadap demokrasi muncul dari wacana kembali ke UUD versi 18 Agustus 1945. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menghapus sistem demokrasi yang berjalan saat ini.
“Kalau begitu setidak-tidaknya kalau ingin kembali dan memperjuangkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang lama atau yang 18 Agustus 1945, artinya demokrasi akan hilang dalam kehidupan kita sebagai negara bangsa,” ujarnya.
Ketiga, Mujani menilai Presiden melanggar sumpah jabatan, salah satunya terkait pengakuan terhadap Israel. Ia menilai sikap tersebut bertentangan dengan posisi historis Indonesia dalam isu Palestina.
“Enggak punya hubungan diplomatik dan sebagainya. Karena punya persepsi bahwa Israel itu adalah negara yang menjajah hak politik rakyat Palestina. Kira-kira kayak begitu,” kata Mujani.
Keempat, ia menilai pelanggaran konstitusi juga terlihat dari praktik KKN, penempatan militer di jabatan sipil, kerja sama luar negeri tanpa persetujuan DPR, serta penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG.
Saiful Mujani Soroti Ancaman Fiskal dan Pengelolaan Uang Negara
Kelima dan keenam, Mujani menyoroti ancaman fiskal akibat pengelolaan keuangan negara serta pernyataan Presiden yang ia nilai tidak patut di ruang publik, termasuk respons terhadap kritik dan aksi demonstrasi.
“Kalau ngobrol di belakang dengan teman-temannya dan sebagainya boleh-boleh aja ngobrol. Tapi ini seorang Presiden ngomong ke publik secara terbuka. Misalnya: pengamat tidak senang kalau pemerintah berhasil. Itu kan enggak presidensial saya sebutkan ngomong kayak begitu,” kata dia.
