Berandaindonesia.com, Jakarta–Pendapatan Daerah PAD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 72,95 triliun. Angka itu berada di bawah target Rp 74,94 trilyun, atau 97,34 persen dari target, sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Realisasi pendapatan 2024 ini di sampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan pidato Gubernur Pramono Anung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/6/2025). Capaian tersebut dianggap cukup mendekati target, meski angka tersebut tetap mencerminkan adanya jarak angka realisasi sebesar Rp1,9 triliun dari yang direncanakan.
Dalam konteks tekanan ekonomi global dan domestik yang masih berlanjut, realisasi ini dianggap sebagai pencapaian yang layak dicermati lebih lanjut, terutama mengingat ketergantungan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang menjadi penopang utama dalam struktur pendapatan.
Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023, efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan. Tahun lalu, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp71,4 triliun atau sekitar 98,1 persen dari target yang telah direncanakan.
Tahun ini meskipun secara nominal pendapatan meningkat sebesar Rp1,5 triliun, persentase terhadap pencapaian tetap menurun menjadi 97,34 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan volume pendapatan tidak sepenuh nya di ikuti dengan efektivitas capaian, sehingga perencanaan dan eksekusi anggaran ke depan perlu lebih adaptif terhadap pertumbuhan volume dan persentase.
Meski Secara Nominal Menurun, Terjadi Peningkatan Realisasi Belanja
Sebagai pembanding, belanja daerah DKI Jakarta pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp68,2 triliun dari total anggaran Rp72,2 triliun atau sekitar 93,2 persen. Dengan kata lain, pada 2024 terjadi peningkatan realisasi belanja baik dari sisi nominal maupun orientasi implementasinya, meski capaian persentase sedikit menurun.
“Program prioritas kami tetap kami jalanan kan dengan disiplin fiskal yang ketat. Penyesuaian dan realokasi dilakukan agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal di tengah dinamika ekonomi” ujar Rano sebagaimana dikutip Kantor Berita ANTARA (10/6).
Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,34 triliun. Mayoritas bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 yang mencapai Rp6,54 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp7,84 triliun, termasuk untuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD seperti PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, PT Jakarta Propertindo, PT MRT Jakarta dan PT Bank DKI.
Penggunaan SiLPA sebagai instrumen pembiayaan menandakan adanya ruang fiskal yang masih dapat di mobilisasi. Namun, penurunan nilai SiLPA 2024 menjadi Rp4,43 triliun dibanding tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar surplus anggaran telah digunakan untuk menopang biaya belanja produktif dan program strategis.
“SiLPA bukan sekedar angka sisa, tapi menjadi buffer fiskal yang kami manfaatkan secara bijak,” ujar Rano.
Dari keseluruhan data, kondisi fiskal DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dinilai cukup terkendali dan sehat. Realisasi pendapatan yang nyaris menyentuh target, belanja yang produktif, serta pembiayaan yang terukur menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja fiskal daerah.
