Berandaindonesia.com, Makassar–PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Hotel Rindra kemarin (10/5). RUPST ini sekaligus merombak jajaran direksi. Nama-nama komisaris Prof Didik J Rachbini dan Maqbul Halim tidak lagi tertera di Board Of Commission (BOC) perusahan properti ini.

Maqbul Halim diangkat jadi komisaris mewakili Pemerintah Kota Makasar pada RUPST 21 Mei 2021, saat awal Danny Pomanto menjabat walikota Makassar periode kedua. Selama empat tahun, Maqbul tidak pernah digantikan di posisi ini. Pada RUPST kemarin, Maqbul yang saat ini menjabat sekretaris DPW Partai PSI Sulsel digantikan oleh Andi Ridwan Djabir.

Sementara Presiden Komisaris Didik digantikan oleh Prof. dr. Irawan Yusuf, PhD yang sebelumnya menjabat komisaris independen. Tahun 2018, Didik menggantikan Theo L Sambuaga selaku presiden komisaris. Saat ini, Didik masih duduk di jabatan Komisaris Independen PT Bank BNI Tbk sejak awal tahun ini. Komisaris pertama perusahaan ini adalah almahum Tanri Abeng, yang terkenal dengan julukan “Manajer Rp 1 miliar” pada era tahun 90an.
Berdasarkan RUPST kemarin, perusahaan Go Publik yang telah melantai di Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta), dengan kode saham GMTD ini, sahamnya masih didominasi oleh saham publik dan saham Lippo Grup. Berikut ini komposisi penguasaan saham:
- Saham Publik 35.538.000 lembar (35,0% persen)
- PT Makassar Permata Sulawesi (Lippo Grup) 33.000.000 lembar (32,5 persen)
- Pemprov Sulawesi Selatan 13.200.000 lembar (13,0 persen)
- Pemkot Makassar 6.600.000 lembar (6,5 persen)
- Pemkab Gowa 6.600.000 lembar (6,5 persen)
- Yayasan Partisipasi Pembangunan Sulsel 6.600.000 lembar (6,5 persen)
Walikota Makassar Munafri Arifuddin selaku pemegang saham yang hadir pada RUPST tersebut, menyampaikan harapannya agar semua pihak membantu pengembangan infrastruktur jalan di kawasan Tanjung Bunga, kawasan properti PT GMTD. Jembatan Barombong yang ada di kasawan Tanjung Bunga, sering menjadi biang kemacetan parah.
“Saya tekankan, membangun fasilitas publik sekarang prioritas. Jembatan Barombong (pelebaran–red) tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Ini soal kemacetan, mobilitas warga, dan pertumbuhan kota ke depan,” ujar Munafri pada RUPST tersebut.