Berandaindonesia.com, Jakarta— Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan pemadanan data kependudukan untuk memastikan bantuan sosial (PKD) tepat sasaran. Pemprov DKI menggunakan proses ini untuk menetapkan 56.351 penerima baru pada 2025, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/8).
“Jadi, hari ini, penerima baru berjumlah 56.351 orang. Terus terang, saya selalu merasa gembira dan terharu saat penyerahan seperti ini, karena inilah yang menjadi prioritas dalam pemerintahan yang saya pimpin di Jakarta,” ujar Pramono Anung.
Petugas menetapkan penerima melalui pengecekan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Pemprov juga mencocokkan kepemilikan aset melalui Badan Pendapatan Daerah.
Selain itu, petugas memverifikasi kelayakan penerima melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial. Petugas juga memeriksa data WBS Panti Sosial.
Untuk penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ), Pemprov menetapkan syarat usia maksimal enam tahun nol bulan. Calon penerima yang melampaui batas usia tidak masuk daftar penerima manfaat.
“Saya ingin Jakarta betul-betul menjadi rumah yang nyaman bagi siapapun. Dengan adanya bantuan Rp300.000 setiap bulan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak, Ibu semuanya,” tuturnya.
Bantuan PKD mencakup Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Masing-masing penerima mendapat Rp300.000 per bulan yang disalurkan melalui rekening mulai Juli 2025.
