Berandaindonesia.com, Makassar–Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin alias Appi memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai solusi jangka panjang menghadapi persoalan kekeringan sekaligus memperluas akses air bersih bagi masyarakat.

Langkah tersebut diarahkan terutama pada wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh jaringan distribusi PDAM saat musim kemarau, seperti kawasan utara dan timur Kota Makassar.

Penguatan SPAM menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah pola penanganan kekeringan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan darurat berupa distribusi air menggunakan mobil tangki ketika musim kemarau berlangsung.

Pemerintah kota membangun infrastruktur yang diharapkan mampu menyediakan air bersih secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar Zuhaelsi Zubir mengatakan, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya curah hujan. Ketersediaan sumber air dan sistem distribusi yang mampu menjangkau masyarakat juga menjadi faktor penting.

“Persoalan kekeringan tanggungjawab kami Pemerintah untuk menyiapkan SPAM kebutuhan jangka panjang, sangat berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi bagi warga Kota Makassar,” ujar Zuhaelsi, Rabu (16/9/2026).

Menurut Zuhaelsi, Dinas PU terus melakukan langkah antisipasi dengan membangun dan memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih. Upaya itu dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan PDAM.

“Sehingga kami dari Dinas PU Kota Makassar juga terus melakukan langkah-langkah antisipasi, bekerja dengan kolaborasi, dan memastikan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terhadap air terpenuhi,” jelasnya.

SPAM Menjangkau Wilayah yang Belum Terlayani

Salah satu fokus utama Pemkot Makassar adalah membangun SPAM di kawasan yang belum terjangkau atau belum mendapatkan pelayanan distribusi PDAM secara optimal.

“Kami membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau dan terlayani secara optimal,” katanya.

Wilayah pinggiran kota, kawasan utara Makassar, serta kepulauan menjadi perhatian karena karakteristik kebutuhan dan kondisi sumber airnya di sana berbeda. Di beberapa wilayah kepulauan, misalnya, masyarakat masih bergantung pada sumur dangkal yang debit airnya rentan menurun saat musim kemarau.

“Ini perlu, supaya masyarakat yang belum memperoleh layanan PDAM tetap akan menikmati akses air bersih yang layak dan aman,” ujar Zuhaelsi.

Untuk menjawab kondisi geografis wilayah kepulauan, pemerintah menggunakan pendekatan berbeda. Di Pulau Lumu-Lumu dan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Dinas PU menyediakan fasilitas Air Siap Minum (Arsinum).

Teknologi tersebut digunakan untuk mengolah air payau menjadi air siap minum sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kalau di Pulau Sangkarang ada beberapa titik di tahun 2025, ada dua di Pulau Lumu-lumuk dan Barrang Caddi. Di situ bukan sumur bor, tetapi kami menyediakan alat Arsinum. Jadi air payau diolah menjadi air siap minum,” beber Zuhaelsi.

Penguatan SPAM dilakukan melalui empat pendekatan. Pertama, pembangunan SPAM baru di wilayah yang belum memiliki akses air bersih.

Kedua, peningkatan kapasitas SPAM yang telah terbangun, termasuk melalui penambahan debit atau kapasitas sumber air dengan pembangunan sumur bor tambahan.

Ketiga, perluasan pelayanan melalui penambahan Sambungan Rumah (SR). Keempat, pemeliharaan untuk memastikan infrastruktur yang sudah dibangun tetap berfungsi.

“Itu terdiri dari pengeboran, reservoir, bangunan lainnya, dan jaringan berupa Sambungan Rumah,” jelasnya.

Kapasitas setiap SPAM disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Satu unit SPAM dirancang mampu melayani sedikitnya 50 Sambungan Rumah dan pada sejumlah lokasi kapasitasnya dapat mencapai lebih dari 100 SR.

Zuhaelsi mengatakan, sejumlah SPAM yang telah dibangun juga telah ditinjau langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

“Sejumlah SPAM yang telah dibangun juga telah ditinjau langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, baru-baru ini,” ungkapnya.

65 Lokasi SPAM hingga 2027

Program penguatan SPAM tersebut dilaksanakan secara bertahap. Pada 2025, Dinas PU mengalokasikan kegiatan SPAM di 23 lokasi.

Dari jumlah itu, 14 lokasi merupakan pembangunan SPAM baru, terdiri dari empat lokasi pemeliharaan, dua lokasi peningkatan kapasitas, dan tiga lokasi perluasan jaringan.

Kegiatan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Kepulauan Sangkarrang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.

Program ini kemudian dilanjutkan pada 2026 dengan kegiatan SPAM di 18 lokasi. Sebanyak 10 lokasi merupakan pembangunan SPAM baru, tiga lokasi pemeliharaan, dua lokasi peningkatan kapasitas, dan tiga lokasi perluasan jaringan.

Tidak berhenti pada 2025 dan 2026, Dinas PU juga menyiapkan usulan program SPAM untuk 2027 sebanyak 24 lokasi. Fokusnya kembali diarahkan antara lain ke kawasan utara Kota Makassar, khususnya Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah.

Dari rencana 2027 tersebut, sebanyak 16 lokasi merupakan pembangunan SPAM baru, sedangkan lokasi lainnya diperuntukkan bagi pemeliharaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jaringan.

“Jika, dihitung berdasarkan pembangunan SPAM baru, terdapat 40 lokasi pembangunan baru yang kita rencanakan dalam rentang 2025 hingga 2027, yakni 14 lokasi pada 2025, 10 lokasi pada 2026, dan 16 lokasi yang direncanakan pada 2027,” bebernya.

“Jadi, seluruh jenis kegiatan SPAM, pembangunan baru, pemeliharaan, peningkatan, dan perluasan, dihitung berdasarkan rincian masing-masing tahun, total lokasi kegiatan mencapai 65 lokasi,” tambah dia.

Menurut Zuhaelsi, pembangunan sumur bor, reservoir, jaringan distribusi, dan Sambungan Rumah merupakan bagian dari strategi pemerintah menyediakan sumber air yang lebih dekat bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan PDAM.

“Memang kami alokasikan bahwa dengan pembangunan sumur bor ini memberikan ketersediaan air bersih untuk jangka panjang kepada warga Kota Makassar yang tidak terlayani oleh jaringan distribusi PDAM,” katanya.

Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan membuat penanganan kekeringan tidak lagi bersifat reaktif ketika krisis air terjadi. Infrastruktur yang dibangun menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan air masyarakat secara bertahap.

Dinas PU juga melakukan pemantauan terhadap kondisi infrastruktur dan jaringan yang telah terbangun untuk memastikan layanan tetap berjalan.

“Secara rutin kami melakukan pemantauan kondisi infrastruktur dan jaringan yang terdistribusi untuk memastikan layanan dasar kepada masyarakat tetap ada dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada saat musim kemarau,” pungkas Zuhaelsi.

Sumber: Pemkot Makassar dan Berandaindonesia.com