Berandaindonesia.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI, pangkas anggaran perjalanan dinas menyusul pemotongan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat. Langkah ini menjadi bagian dari efisiensi anggaran daerah imbas pemotongan DBH.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim mengonfirmasi kebijakan tersebut. Pemangkasan fokus pada kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi mungkin salah satunya itu, ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri. Maksudnya, kegiatan-kegiatan yang dianggap nggak berdampak langsung untuk masyarakat,” jelas Chico di Balai Kota DKI Jakarta (6/10).
Namun demikian, Chico menegaskan program kesejahteraan masyarakat tetap aman dari pemangkasan. Program seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tidak akan mengalami pengurangan anggaran sama sekali.
Pernyataan ini sejalan dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Praqmono sebelum nya memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan terdampak dari imbas pemotongan DBH.
Sementara itu, Pemprov DKI mencari solusi alternatif untuk menutupi kekurangan dana imbas pemotongan DBH. Chico menyebut, pemerintah daerah optimis dapat menggali pendanaan kratif melalui kerja sama dengan pihak swasta dan investasi.
Hingga saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI masih mengkaji program lain yang berpotensi terdampak efisiensi anggaran. Evaluasi berlangsung secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada program prioritas yang terganggu.
“Belum ada keputusan lain. Yang pasti, jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Chico.
Selain perjalanan dinas, belum ada rincian pasti program apa saja yang akan mengalami pemangkasan. Bappeda DKI masih melakukan pembahasan mendalam untuk menentukan skala prioritas anggaran tahun ini.
Gubernur DKI Siap Hadapi Kondisi Anggaran Imbas Pemotongan DBH
Gubernur Pramono sebelumnya menyatakan siap menghadapi kondisi pemotongan DBH dengan berbagai inovasi pembiayaan. Dia memastikan anggaran untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan program masyarakat lainnya tetap utuh tanpa pengurangan.
Tekad ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah melindungi program kesejahteraan rakyat di tengah tekanan fiskal. Pemotongan DBH memang memaksa Pemprov DKI berpikir kreatif mencari sumber pendanaan alternatif.
“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” ujar Pramono.
Dengan strategi efisiensi dan inovasi pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat tetap menjalankan program-program prioritas untuk masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mencari peluang kerja sama dan investasi guna menjaga kualitas layanan publik.
