Berandaindonesia.com, Makassar–Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Pemkot Makassar dan Pengembang PSEL PT. Sarana Utama Synergy akan mempercepat pembangunan proyek pabrik listrik tenaga sampah di Kota Makassar. Kesimpulan yang disepakati bersama ini dicapai pada sidang Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas P2M-PPE yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Proyek ini sempat vakum atau stagnan sejak 2024. Penyebab kevakuman adalah perbedaan lokasi proyek antara pemerintah Kota Makassar dan pengembang. Pengembang telah menyiapkan lahan di Kecamatan Tamalanrea, kawasan industri. Sementara pemerintah kota menyiapkan lahan di lokasi pembuangan TPA Tamangapa saat ini, Kecamatan Manggala.
Penyebab lain kevakuman adalah perbedaan aturan yang dipegang oleh Pemkot Makassar dan PT. SUS. Sebagaimana sebelumnya, PT. SUS memenangkan tender investasi ini, dan lalu mengikat perjanjian kerja sama dengan Pemkot Makassar berdasarkan Perpres 35 Tahun 2018.
Sementara pemerintah Kota Makassar lebih memilih perpres 109 Tahun 2025 yang baru. Kelebihan perpres baru ini, biaya sepenuhnya PSEL ditanggung oleh lembaga investasi DANANTARA. Sementara Perpres 35, sebagian pembiayaan ditanggung oleh Pemkot Makassar.
Perbedaan ini berlarut-larut selama dua tahun hingga akhirnya diputuskan hari ini di Sidang Satuan Tugas P2M-PEE yang bertanggung jawab mengurai kekusutan dan percepatan investasi di Indonesia.
Sidang ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Delegasi Pemerintah kota Makassar dipimpin oleh walikota Makassar H. Munafri Arifuddin dan didampingi oleh sejumlah pejabat dan tim ahli. Sementara PT. SUS dipimpin oleh Komisaris utamanya Stepehen Yee yang didampingi jajarannya dari kantor perwakilan Makassar dan Jakarta.
Purbaya sendiri didampingi oleh Satya Bhakti Parikesit, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Presiden. Turut hadir dalam ini antara lain pihak dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan, PLN.
Kesepakatan dan Kesimpulan
Hal-hal yang dapat dijajikan kesimpulan dalam sidang ini bahwa Pemkot Makassar tidak perlu lagi membeli lahan baru untuk membangun PSEL. PT. SUS sendiri sudah membeli lahan tujuh hektar sebelumnya sebagai persyaratan dokmen tender.
Kesimpulan lainnya adalah pemerintah kota Makassar tidak perlu mengeluarkan APBD untuk pembayaran Tipping Fee atau Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS). Purbaya sebagai menteri keuangan mengambil alih tanggung jawab pembayaran BLPS.
Untuk kompesasi atas lahan yang telah dibeli oleh PT. SUS, sidang menyimpulkan bahwa kompensasi itu akan dibayarkan oleh PLN melalui pembelian listrik yang dihasilkan oleh PSEL.
Sebagai konsekuensi atas pengadaan lahan pada Perpres 109 Tahun 2025, yang sebenarnya merupakan tanggung jawab kepemilikannya ada pada pemerintah daerah, Purbaya menyarankan Pemkot Makassar dan PT. SUS untuk membicarakan itu. Pada saat yang sama, PT. SUS bersedia digunakan lahannya untuk memenuhi mekanisme Perpres 109 Tahun 2025.
“PT. SUS berkomitmen lahannya digunakan oleh Pemkot Makasar untuk kepentingan Perpres 109,” kata Stephen dalam sidang.
“Kami juga berharap bahwa pengadaan lahan itu tidak membebani kami pemerintah Kota Makassar,” kata Munafri menanggapi soal lahan yang sudah disediakan oleh PT. SUS.
Dengan beberapa kesimpulan ini, beban pengaturan dan pembiayaan Pemerintah Kota Makassar dalam penyelenggaraan PSEL ini sangat nihil. Dalam hal ini, Walikota Makassar berhasil menekan hingga tidak perlu keluar biaya dalam rangka pembangunan dan pengoperasian PSEL ini.
“Biar kami lanjutkan bersama PT SUS, Pak Menteri. Biar cepat selesai Pak Menteri,” tegas Munafri kepada Purbaya sebelum sidang diakhir ini.
Debottlenecking P2SP
Kehadiran kanal layanan aduan debottlenecking yang dikelola oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) bertujuan mengurai dan mempercepat proses investasi yang mandeg selama ini.
Satgas P2SP sendiri dibentuk dengan komposisi lintas kementerian dan lembaga. Ketua Satgas dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Wakil Ketua yang melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Satgas ini didukung oleh 29 kementerian dan lembaga sebagai anggota, Satgas ini dirancang sebagai orkestrator yang menyatukan berbagai kepentingan dan kewenangan dalam satu meja penyelesaian.
Pihak PT. Grand Puri Indonesia (GPI), mitra lokal PT. SUS menyambut baik hasil yang dicapai oleh Tim Debottlenecking, SUS dan Pemkot Makassar ini. Harun Hamid Sese dari GPI menyampaikan apresiasinya kepada Walikota Makassar Munafri Arifuddin.
“Saya kira, ini kabar baik bagi warga Kota Makassar, bahwa penanganan sampai untuk kebersihan kota jangka panjang, akan segera terwujud. Peran Walikota Pak Munafri sangat penting di sini,” ujar Harun ketika dihubungi hari ini.
