Berandaindonesia.com, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya negara memenuhi hak dasar masyarakat. Karena itu, Pigai menilai publik tidak boleh langsung menyebut pelaksanaan program tersebut sebagai pelanggaran HAM.
Pigai menyampaikan MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Selain itu, program tersebut mendorong pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan yang tercantum dalam berbagai instrumen HAM internasional.
Menurut Pigai, negara menjalankan MBG sebagai bagian dari proses pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Karena itu, evaluasi program perlu mengarah pada perbaikan pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
“MBG itu dalam konteks HAM masih ongoing process of achieving fulfillment on human rights needs. Selain itu, program MBG adalah proses pembangunan dalam mewujudkan tercapainya standar HAM. Oleh karena itu tidak boleh disebut sebagai pelanggaran HAM,” kata Pigai.
Meski demikian, Pigai mengakui evaluasi tetap penting untuk memastikan manfaat program berjalan optimal. Dengan demikian, pemerintah dapat memperbaiki berbagai aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.
Menurut dia, penilaian terhadap dugaan pelanggaran HAM harus mengikuti prinsip yang tepat. Karena itu, setiap pihak perlu memahami konteks program sebelum menyampaikan penilaian kepada publik.
“Tetapi, bahwa perlu penilaian yang bersifat evaluasi, iya. Jangan ujug-ujug sebut pelanggaran HAM. Tidak paham prinsip HAM kalau asal ucap seperti itu,” ujarnya.
Selanjutnya, Pigai menjelaskan berbagai instrumen HAM internasional mendorong negara memperkuat perlindungan masyarakat. Instrumen tersebut mencakup layanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya tanpa diskriminasi.
Karena itu, Pigai menilai MBG sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis HAM. Selain itu, program tersebut memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang penting.
Menurut dia, pendekatan tersebut juga selaras dengan standar global yang berkembang melalui berbagai lembaga internasional, termasuk mekanisme HAM di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dalam konteks tersebut, pendekatan pembangunan yang mengedepankan kesetaraan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan HAM,” katanya.
Pigai Sebut MBG Bisa Percepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Lebih lanjut, Pigai menyebut MBG dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 2030. Program itu, menurut dia, mendorong peningkatan kualitas gizi sekaligus kesehatan masyarakat.
“Program MBG secara sengaja berfokus pada mereka yang paling tertinggal terlebih dahulu, berupaya menuju pemberdayaan dan inklusif bagi kaum muda, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan,” ujarnya.
