Berandaindonesia.com, Jakarta – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik. Program itu menjadi bagian strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG sekaligus mendorong diversifikasi energi rumah tangga.
Bahlil menyampaikan usulan tersebut saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah alternatif energi lain untuk kebutuhan masyarakat.
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, program kompor listrik menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi tekanan impor LPG. Karena itu, Kementerian ESDM ingin mempercepat sinkronisasi dengan DPR agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah.
Selanjutnya, Bahlil meminta Komisi XII DPR membantu pemetaan wilayah yang membutuhkan program tersebut. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun distribusi bantuan secara lebih tepat.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujar Bahlil.
Selain program kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan anggaran Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Kementerian ESDM menempatkan program tersebut sebagai bagian penguatan transisi energi nasional.
Kemudian, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi akan mengelola anggaran konversi motor listrik tersebut. Namun, pemerintah tetap menyesuaikan besaran anggaran dengan kemampuan fiskal negara.
Baik program kompor listrik maupun konversi motor listrik merupakan program baru dalam RAPBN 2027. Karena itu, pemerintah masih membuka ruang penyesuaian sesuai perkembangan pembahasan anggaran.
Sebelumnya, pemerintah pernah menggulirkan wacana peralihan kompor LPG ke kompor listrik pada masa Presiden Joko Widodo. Namun, PLN menghentikan rencana tersebut pada September 2022 demi menjaga kenyamanan masyarakat selama pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
