Berandaindonesia.com, Jakarta–Dua lembaga survei, Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Poltracking Indonesia, mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di atas 50 persen.
Namun, hasil survei yang diumumkan pada 18 dan 19 Oktober 2026 itu menunjukkan perbedaan tingkat kepuasan hingga 10,1 poin persentase.
PPI mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, survei Poltracking menunjukkan 55,3 persen responden menyatakan puas dan 40,9 persen tidak puas.
Survei PPI bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” dipaparkan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di Jakarta, Minggu (18/10). Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi dengan periode pengumpulan data 26 September hingga 6 Oktober 2026.
Sementara, Poltracking mengumumkan hasil survei nasional pada Senin (19/10). Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di 38 provinsi pada 30 September hingga 7 Oktober 2026.
Kedua lembaga melaporkan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error masing-masing ±2,83 poin persentase untuk PPI dan ±2,9 poin persentase untuk Poltracking.
Ekonomi Masih Menjadi Persoalan
Dalam survei PPI, alasan kepuasan yang paling banyak disampaikan responden adalah bantuan sosial yang semakin banyak, yakni 16,7 persen.
Berikutnya adalah penegakan hukum terhadap koruptor sebesar 10,3 persen, program Sekolah Rakyat 9,8 persen, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai semakin baik sebesar 8,5 persen.
Sebaliknya, ketidakpuasan terutama dipicu kondisi ekonomi yang sulit dan cenderung menurun, yaitu sebesar 11,8 persen.
Alasan lainnya adalah bantuan sosial yang dinilai kurang tepat sasaran sebesar 11,4 persen dan harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 10,4 persen.
Sementara itu, Poltracking menemukan alasan kepuasan paling dominan adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 16,5 persen dan program MBG sebesar 15 persen.
Di kalangan responden yang tidak puas, alasan terbesar adalah ekonomi yang belum stabil sebesar 18,9 persen, disusul harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 15,4 persen dan bantuan yang tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah relatif stagnan sejak Agustus hingga Oktober 2026.
“Keyakinan masyarakat terhadap pemerintah masih lebih tinggi daripada evaluasi terhadap hasil kinerjanya,” kata Hanta, seperti disampaikan kepada wartawan pada Senin (19/10).
Poltracking mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 64,8 persen, lebih tinggi daripada kepuasan terhadap kinerja pemerintah yang sebesar 55,3 persen.
Menurut Hanta, tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan kepercayaan tersebut diikuti peningkatan kepuasan melalui hasil kebijakan yang semakin dirasakan masyarakat.
Pengamat Sebut Sinyal Positif
Pengamat politik Hendri Satrio menilai hasil survei PPI yang mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 65,2 persen menjadi sinyal positif bagi pemerintah untuk melanjutkan pembenahan.
“Ini merupakan sinyal positif juga buat pemerintahan yang sedang melakukan pembenahan,” ujar Hendri, yang akrab disapa Hensa, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/10).
Meski demikian, hasil kedua survei memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Poltracking mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya 36,8 persen, terendah dibandingkan bidang lain yang diukur.
Sumber: berandaindonesia.com dan sumber lainnya
