O P I N I
Penulis: Maqbul Halim
Kapan aktor-aktor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berguna bagi perbaikan nasib rakyat? Pertanyaan ini penting untuk memahami antusiasme dan kegirangan anggota DPR RI memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.
Sebelum adanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keberadaan ijazah Gibran dan putusan final Mahkamah Agung (MA) soal yang sama, rakyat sudah mengalami berbagai siksaan nasib. Ditekan oleh harga kebutuhan pokok yang mencekik dapur mereka. Sulit mencari pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Terlilit pinjaman. Apa peduli anggota DPR RI soal itu! Hampir ada pedulinya.
Banjir besar meluluh-lantakkan kehidupan rakyat di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh pada akhir tahun 2025 lalu. Pemerintahan Prabowo-Gibran kurang perhatian pada akhirnya. Apa peduli DPR RI terhadap kelalaian presiden Prabowo dalam bencana ini! Mana hak angket, interpelasi atau menyatakan pendapat! Tidak ada.
Tahun ini, sudah 50 ribu lebih murid sekolah menjadi korban keracunan oleh program MBG-nya presiden Prabowo. Keluarga korban keluarkan ongkos sendiri di rumah sakit. Apa peduli anggota DPR RI terhadap peracunan program MBG ini? Mana hak angket, interpelasi atau menyatakan pendapat! Sekali lagi, tidak ada.
Bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Pulau Flores dan sekitarnya, pada 15 Agustus 2026. Korban gempa bergelimpangan di tenda-tenda yang tidak manusiawi.
Relawan bencana menilai pemerintahan Prabowo kerja asal-asalan menangani korban dan dampak bencana NTT ini. Apa peduli anggota DPR RI terhadap kerja asal-asalan ini? Mana hak angket, interpelasi atau menyatakan pendapat! Sekali lagi, tidak ada.
Kabut asap di pulau Sumatera dan Kalimantan membakar paru-paru rakyat, melumpuhkan ekonomi rakyat dan daerah, menuai kecamatan negara-negara tetangga. Pemerintahan Prabowo hanya melancarakan imbauan dan ancaman. Mana kepedulian anggota DPR RI? Mana hak angket, interpelasi atau menyatakan pendapat! Sekali lagi, tidak ada.
Keluhan dari para aktivis bahwa anggota DPR sangat minim memberikan tindak lanjut aspirasi rakyat. Dalam rapat kerja bersama pemerintah, DPR sangat jarang melakukan evaluasi atas pelaksanaan rekomendasi sebelumnya.
Akibatnya, persoalan di lapangan seperti tata kelola bantuan sosial dan distribusi kebutuhan pokok, sering kali menggantung tanpa penyelesaian tuntas dari pemerintah. Mana kepedulian anggota DPR RI? Mana hak angket, interpelasi atau menyatakan pendapat! Sekali lagi, tidak ada.
Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan adalah Rp 769 triliun. Presiden Prabowo menggeser Rp 223,56 triliun anggaran tersebut untuk membiayai program MBG yang meracuni itu. Ruang fiskal pengelolaan pendidikan menjadi tercekik.
Ruang fiskal untuk kesejahteraan guru, riset, dan infrastruktur sekolah disita untuk MBG. Mana kepedulian anggota DPR RI? Mana hak angket, interpelasi atau menyatakan pendapat! Sekali lagi, tidak ada.
Tapi begitu giliran bagi-bagi kue kekuasaan dan jabatan, otomatis DPR sangat peduli. Contoh, pengajuan calon kapolri oleh Presiden baru-baru ini, DPR sangat resposif. Bahkan DPR menyelesaikannya dalam sehari-semalam, lebih cepat dari legenda cerita rakyat pembangunan candi Prambanan. Inilah watak asli lembaga wakil rakyat di Senayan.
Yang terbaru, anggota DPR RI yang paling duluan lompat menggagas pengunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk manjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Ini akan berlangsung cepat, sebagaimana cepatnya Irjen Pol Suyudi Ario Seto jadi calon kapolri di DPR RI.
Jadi, kalau mau anggota DPR RI bekerja cepat secepat Kereta Cepat Woosh, jangan sodorkan persoalan nasib rakyat dan hajat hidup rakyat yang makin susah dan terhimpit saat ini.
Kalau mau mereka bekerja lebih cepat dari kereta cepat Woosh, minta mereka memberikan persetujuan bagi-bagi jabatan dan kekuasaan anggaran, mata mereka langsung melek terang benderang.
Dari cerita ini, memakzulkan anggota DPR RI dan Gibran pada dasarnya sama pentingnya. Karena keduanya tidak membahayakan hidup rakyat.
Kita simak sedikit bagian akhir catatan Dahlan Iskan, “Kempis Sendiri” edisi 11 Nopember 2026 di Disway, yang pada intinya dapat dipahami bahwa menurunkan gibran sama penting pembekuan parlemen (DPR RI).
“Kalau pun bulat telur tidak bisa terwujud akibatnya bisa sangat jauh: bisa saja parlemen harus dibekukan! Tidak akan membahayakan keamanan. Tentara sudah cukup banyak di Jakarta. Toh rakyat sedang berada di puncak kemuakan kepada perwakilan rakyat.”
“Rakyat akan bersorak gembira kalau pembekuan itu sampai terjadi. Rakyat sudah lama ingin membekukan DPR sendiri tapi tidak tahu caranya. Tidak punya kemampuan. Maka kalau ada yang mampu membekukan DPR rasanya akan langsung ada “pawai rakyat gembira penuh suka cita””.[]
Artikiel Opini ini ditulis oleh Maqbul Halim (maqbulhalim@gmail.com), jurnalis dan penulis lepas. Opini ini dikirimkan langsung oleh penulis ke redaksi Berandaindonesia.com. Isi opini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian dari tanggung jawab redaksi Berandaindonesia.com.
