Berandaindonesia.com, Jakarta–Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengusulkan nama calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah berhenti dari jabatannya.
Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
AHY menjelaskan, sikap Demokrat didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
Ia mengungkapkan, keputusan tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call pada Jumat pagi.
Menurut AHY, sikap partai tersebut juga sejalan dengan konstitusi internal Partai Demokrat. Karena itu, Demokrat memilih tidak masuk dalam proses pengusulan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Selain menyampaikan posisi politik partainya, AHY mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.
Ia menegaskan, dinamika politik di tingkat elite tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
Gibran Berhenti dari Jabatan Wapres
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo menyatakan telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026.
MPR selanjutnya menjadwalkan rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas tahapan pengisian jabatan tersebut.
Agenda pembahasan antara lain penjadwalan sidang paripurna, permintaan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden, serta pembentukan tim verifikasi calon.
Sesuai ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti dari dua nama yang diajukan Presiden.
Dengan pernyataan AHY tersebut di atas, Demokrat menegaskan tidak akan mengajukan kandidat maupun mendahului kewenangan Presiden dan MPR dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.[]
Sumber: berandaindonesia.com dan demokrat.or.id.
