Berandaindonesia.com, Jakarta – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Pernyataan itu muncul beberapa saat setelah 120 anggota DPR mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap pemakzulan Gibran.
“Betul,” kata Budi singkat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan membawa usulan HMP ke rapat paripurna pada Kamis (12/11). Langkah itu menjadi bagian dari proses politik terkait kedudukan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan HMP. Mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Rinciannya, 14 anggota dari Fraksi PDIP, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN dan 18 Demokrat. DPR selanjutnya memproses usulan itu sesuai mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo. Keduanya menggelar pertemuan selama 2,5 jam pada Selasa (10/11) pagi.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” katanya.
Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan niat tersebut di tengah dinamika hukum mengenai dokumen pendidikannya. Persoalan itu berkembang dalam proses di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA).
Meski Budi Arie membenarkan kabar pengunduran diri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri GIbran. Karena itu, Informasi mengenai proses formal pengunduran diri Gibran masih memerlukan kejelasan.
