Sebaliknya, jika survei-survei berikutnya menunjukkan angka IPO tetap di kisaran 60 persen sementara SMRC kembali meningkat, itu artinya ada kemungkinan terdapat faktor waktu, desain sampel, atau perbedaan pendekatan yang perlu diteliti lebih lanjut. Karena itu, satu survei seharusnya tidak menjadi dasar untuk membuat kesimpulan permanen mengenai popularitas seorang presiden.

Ujian Sesungguhnya adalah Transparansi

Perbedaan antara IPO dan SMRC pada akhirnya bukan sekadar soal siapa memperoleh angka lebih tinggi. Perbedaan itu akan menjadi ujian bagi perilaku survei politik Indonesia. Publik semakin membutuhkan lembaga survei yang tidak hanya mampu menghasilkan angka, tetapi juga bersedia menjelaskan bagaimana angka tersebut diperoleh.

IPO perlu terus memperkuat transparansi mengenai survei-survei terbarunya, terutama dengan membuka secara lengkap metodologi, tanggal lapangan, jumlah responden, margin of error, redaksi pertanyaan, serta informasi pendanaan.

SMRC, dengan reputasi dan sejarah panjangnya, juga memiliki tanggung jawab yang sama. Semakin besar pengaruh sebuah lembaga survei terhadap wacana politik di ruang publik, semakin besar pula tuntutan atas transparansinya.

Pada akhirnya, integritas lembaga survei bukan ditentukan oleh apakah hasilnya menguntungkan pemerintah atau merugikan pemerintah. Integritas ditentukan oleh apakah data-datanya dapat diuji (eksaminasi) secara publik.

Dalam konteks kepuasan terhadap Prabowo, kedua survei memberikan satu pesan yang tidak boleh diabaikan: presiden masih memiliki mayoritas publik yang puas, tetapi tingkat kepuasan tersebut tidak lagi berada pada posisi perkasa seperti sebelumnya. IPO memberi angka 63 persen. SMRC memberi angka 51,1 persen. Perbedaannya hampir 12 poin.

Tetapi di balik perbedaan itu terdapat satu titik temu yang lebih penting: kepuasan publik bukan angka yang statis (karena bukan potret untuk semua waktu).

Bagi pemerintahan Prabowo, tantangannya bukan membuktikan survei mana yang benar dan mana yang salah. Tantangannya adalah memastikan bahwa survei berikutnya tidak lagi menunjukkan penurunan kepercayaan publik.

Pada akhirnya, yang menentukan nasib politik sebuah pemerintahan, bukan survei yang paling tinggi atau paling rendah. Yang menentukan adalah realitas kehidupan yang dirasakan masyarakat ketika berhadapan dengan harga, pekerjaan, pendapatan, pelayanan publik, hukum, dan kehidupan sehari-hari.

REDAKSI