Berandaindonesia.com, Jakarta–Tantangan debat staf pengajar dosen Feri Amsari kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman kembali mengemuka. Jika tidak sanggup terima tantangan debat ini, Feri menganggap Amran Sulaiman tidak mampu.

Sebagaimana diketahui, Feri mempertanyakan dasar data pemerintah dalam menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Terutama pembahasan mengenai produksi padi dan stok beras pemerintah yang berkaitan dengan luas sawah dan panen yang menjadi sumber produksi.

Tantangan tersebut disampaikan Feri melalui akun X @feriamsari pada 8 Agustus 2026.

“Pak Mentan kapan berani debat soal data swasembada pangan dan kebijakan pertanian? Serius saya dan Menteri Pertanian Kabinet Bayangan menunggu debat terbuka resmi,” tulis Feri.

Ia menegaskan tantangan tersebut disampaikan secara terbuka dan meminta agar perdebatan tidak sekadar berupa ajakan informal.

“Bukan pura2 ngajak debat tp ngak pernah ngundang. Sekarang kami undang terbuka @kementan,” komentar Feri kepada Amran Sulaiman.

Tantangan itu kemudian kembali ditegaskan Feri pada 12 Agustus 2026. Kali ini, ia mempersoalkan jawaban mengenai ketersediaan beras Bulog ketika yang dipertanyakan adalah sumber produksi yang menghasilkan beras tersebut.

“(Membedakan-red) Bedakan Swasembada Pangan dg swasembada beras sj sulit… Yang ditanya sawah mana yg panen sgt besar dijwb ketersedian beras bulog,” tulis Feri yang bernada meledek.

Feri juga mengingatkan bahwa keberadaan beras di gudang Bulog tidak dengan sendirinya menunjukkan seluruh beras tersebut berasal dari produksi domestik. Menurut Feri, beras impor juga masuk gudang bulog selain yang diproduksi oleh penggilingan padi di dalam negeri.

“Bro impor beras jg masuk bulog, loh.. pak Mentan come on, berani debat soal pernyataan anda sebelumnya?” tulisnya.

Polemik itu berlanjut setelah muncul tantangan dari pegawai Bulog kepada Feri. Ia menolak melayani tantangan tersebut dan kembali meminta Amran berhadapan langsung dengannya.

“Kalo pak Mentan tak sanggup ajak tantangan debat saya anggap beliau ‘tak mampu’,” tulis Feri di akun X-nya.

“Untuk tantangan pegawai Bulog yg tak bs bedakan (swasembada-red) pangan n beras, sy tdk akan respon. Sy tdk mau rakyat diadu dg rakyat. Come on pak Menteri!” lanjut Feri sekaligus mempertegas tantangan debat kepada Amran Sulaiman.

Pernyataan Feri tersebut menjadi bagian dari polemik yang telah berlangsung beberapa bulan mengenai capaian produksi pangan dan klaim swasembada yang disampaikan pemerintah.

Persoalan Sawah, Produksi dan Stok Bulog

Salah satu pokok persoalan yang diperdebatkan adalah hubungan antara luas sawah, luas panen, produktivitas, produksi padi, hingga beras yang akhirnya tersimpan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi memang mengalami peningkatan signifikan pada 2025. Luas panen padi mencapai sekitar 11,32 juta hektare, naik 1,27 juta hektare atau 12,69 persen dibandingkan 2024 yang sekitar 10,05 juta hektare.

Pada tahun yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 13,29 persen dibandingkan 2024 yang mencapai 53,14 juta ton GKG. Produksi beras untuk konsumsi penduduk juga meningkat menjadi 34,69 juta ton dari 30,62 juta ton pada 2024. (Badan Pusat Statistik Indonesia⁠)

Data tersebut menunjukkan terdapat peningkatan produksi yang dapat ditelusuri melalui kenaikan luas panen dan produksi. Namun, bagi Feri, persoalan yang harus dijelaskan bukan hanya berapa besar stok beras pemerintah, melainkan bagaimana data produksi tersebut direkonsiliasi dengan sumber beras yang masuk ke gudang pemerintah.

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena stok beras Bulog memang berada pada level tinggi. Badan Pangan Nasional pada Juli 2026 menyebut stok beras pemerintah di gudang Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton.

Dengan stok ini, pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan intervensi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

Sebelumnya, Bapanas juga mencatat stok beras Bulog telah menembus lebih dari 5 juta ton pada April 2026. Pada saat itu, realisasi serapan produksi dalam negeri untuk stok beras Bulog disebut mencapai 2,31 juta ton.

Angka stok tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk memperkuat klaim keberhasilan kebijakan pangan.

Namun, bagi Feri, stok Bulog tidak identik dengan produksi domestik. Karena itu, ia meminta pemerintah menunjukkan rantai data secara lebih terperinci, mulai dari sawah yang dipanen, luas panen, produksi gabah, penggilingan, penyerapan dalam negeri hingga beras yang akhirnya menjadi stok pemerintah.

Amran Sebut Indonesia Sudah Swasembada Pangan

Di sisi pemerintah, Amran secara konsisten menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa indikator yang digunakan pemerintah mencakup 11 komoditas pangan strategis. Dari jumlah tersebut, delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada, sedangkan tiga komoditas yang masih membutuhkan impor adalah kedelai, bawang putih, dan daging.

Pemerintah memperkirakan total impor tiga komoditas tersebut sekitar 3,5 juta ton. Dibandingkan total kebutuhan 11 komoditas pangan strategis, porsi impor disebut sekitar 5 persen. Pemerintah menggunakan pendekatan bahwa mayoritas kebutuhan pangan yang dipenuhi dari produksi domestik menunjukkan kondisi swasembada.

Sebelas komoditas tersebut terdiri atas beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi/kerbau.

Dalam penjelasan pemerintah, ukuran swasembada pangan dengan demikian tidak hanya berbicara mengenai beras.

Swasembada Pangan Tak Sama dengan Swasembada Beras

Perbedaan definisi inilah yang menjadi salah satu titik perdebatan.

Swasembada beras berfokus pada kemampuan produksi beras dalam negeri memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional. Sementara swasembada pangan memiliki cakupan lebih luas karena mencakup sejumlah komoditas pangan strategis.

Perbedaan inilah yang tampaknya hendak diuji Feri melalui debat terbuka dengan Amran.

Bagi Feri, perdebatan bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya stok beras. Ia meminta pemerintah menjelaskan hubungan antara klaim peningkatan produksi, luas sawah dan panen, serta sumber beras yang masuk ke gudang-gudang Bulog.

Sementara pemerintah menggunakan peningkatan produksi, tingginya stok beras dan rendahnya ketergantungan terhadap impor sebagai indikator keberhasilan kebijakan pangan.

Menunggu Debat Data

Amran sebelumnya telah mengajak Feri melihat langsung program pencetakan sawah dan produksi pertanian. Dalam sebuah forum di Surabaya pada Mei 2026, Amran bahkan menyatakan siap membiayai ratusan orang untuk melihat langsung sawah yang menjadi bagian dari program pemerintah.

Tantangan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai data dan metode pembuktian capaian swasembada.

Kini Feri meminta perdebatan dilakukan secara terbuka dengan mempertemukan langsung argumentasi kedua pihak. Feri mengajukan pertanyaan, dan Amran Sulaiman menjawabnya dengan data.

Jika debat tersebut terjadi, setidaknya ada sejumlah data yang perlu dihadirkan oleh Amran Sulaiman secara langsung: luas baku sawah, luas tanam, luas panen, produktivitas per hektare, produksi gabah, produksi beras, konsumsi nasional, impor, serapan Bulog, penyaluran beras pemerintah, dan stok akhir.

Dengan demikian, maka perdebatan tidak berhenti pada pertanyaan apakah Indonesia memiliki stok beras yang besar atau tidak.

Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah seluruh rangkaian data tersebut dapat menjelaskan secara transparan bagaimana produksi domestik menghasilkan pasokan pangan yang kemudian menopang klaim swasembada.

Hingga 13 Agustus 2026, tantangan debat terbuka Feri kepada Amran belum menunjukkan adanya respon, baik dari Tim Amran Sulaiman maupun dari pihak Kementerian Pertanian.

Pernyataan Feri bahwa Amran Sulaiman “tak mampu” apabila tidak menerima tantangan tersebut, merupakan penilaian Feri sendiri.

Sumber: Berandaindonesia.com dan akun X @feriamsari