E D I T O R I A L

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak publik untuk tidak khawatir atas pelemahan mata uang rupiah terhadap US Dollar (dolar AS). Alasan Prabowo, rakyat di desa tidak bertransaksi pakai Dolar AS. Sontak, pernyataan itu memicu hujatan, makian, dan sindiran. Di Plafrom X, bahkan menyebut pernyataan Prabowo itu sekelas Pendengung (Buzzer), bukan kelas presiden.

Menteri Keuangan Purbawa Yudhi Sadewa menyebut penyataan Prabowo itu untuk menghibur rakyat. Kata Purbaya, konteks pidato waktu itu adalah di pedesaan. Pidato itu disampaikan di Nganjuk, Jawa Timur, pada momen peresmian Museum Marsinah.

Gelombang serangan balik yang ditemukan oleh Presiden Prabowo ternyata sangat terstruktur, sistematis dan masif. Isu dollar naik daun, sedang ramai digoreng di sosial media. Serangan dikemas dalam bentuk analisis, aspirasi, kritik, kepedulian, dan keprihatinan. Ada juga, sebagian ucapan dan kutipan dari presiden dibaca dengan maksud lain-lain (buruk). Ada juga yang sengaja dikelirukan, dimanipulasi. Lalu, kekeliruan itu dicap sebagai bukti kegagalan total pemerintahan Presiden Prabowo.

Tema utama serang balik atas pernyataan ini bahwa rakyat memang tidak bertransaksi dengan dengan dolar, tapi kebutuhan utama mereka dibeli dengan dolar di luar negeri. Contoh, tempe itu makananan utama rakyat, yang 95% kedelai sebagai bahan utamanya diimpor dari luar negeri. Kedelai itu dibeli dengan dolar, bukan rupiah.

Indonesia juga dikenal sebagai negara pengimpor minyak, baik minyak jadi maupun minyak mentah (lifting). Memang rakyat di kampung-kampung, di desa-desa, membeli BBM dengan uang rupiah. Namun perlu diketahui bahwa Indonesia mengimpor 62% kebutuhan BBM nasionalnya dari luar negeri. Impor minyak itu, pembayarannya pakai dolar, bukan rupiah. Begitulah narasi-narasi masyarakat di sosial-media menanggapi pernyataan presiden Prabowo.

Secara umum, pernyataan pemimpin negara memang harus selalu berisi harapan, berisi optimisme. Bisa saja pemerintah dan Presiden Prabowo tidak bermaksud menyederhanakan perkara yang bakal timbul akibat melonjaknya nilai dolar hingga menyentuh level Rp 17.600 per Dolar AS. Pidato itu adalah upaya pemerintah meredam kepanikan publik terhadap pelemahan nilai rupiah itu.

Dalam hal ini, presiden ingin menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan energi nasional masih sangat kuat. Untuk itu, masyarakat akar rumput tidak perlu cemas berlebihan. Hal ini nyambung dengan apa yang dikemukakan Menteri Purbaya, bahwa pernyataan itu untuk menghibur rakyat. Dalam berbegai kesempatan, Purbaya juga selalu menyakinkan publik bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat dan bagus.

Meski Presiden barangkali bermaksud demikian, menjauhkan publik dari kekhawatiran berlebihan, kalangan masyarakat luas seperti ekonom dan warga pedesaan merasa kecewa atas pernyataan itu. Mereka menggap presiden Prabowo terlalu menyederhanakan masalah. Publik menyoroti bahwa pelemahan rupiah pasti akan memberi dampak otomatis, memicu efek domino. Pelemahan rupiah itu akan menyebabkan naiknya biaya produksi petani, harga pupuk, pakan ternak, hingga bahan pokok, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Pidato itu pada dasarnya menggambarkan sikap defensif pemerintah Presiden Prabowo. Kalangan pengamat sosial dan politik, memaknai pidato populis tersebut sebagai cara kekuasaan istana membentuk narasi emosional. Pihak istana bermaksud mengalihkan isu dari tantangan dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi negara secara teknokratis. Namun, pengalihan seperti itu berisiko menutup ruang diskusi kritis di masyarakat.

Pada sisi lain, kebijakan ekonominya sekarang justru memperlihatkan kecenderungannya yang neo-populis dan semi sosial-demokrat. Kalau kita menengok ke teori pembangunan yang neo-kapitalistik, sistem ekonomi internasional pasti tidak menerima program seperti makan bergizi gratis, kereta petani, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, proteksi sumber daya, koperasi, sampai dorongan industrialisasi nasional, sebagai program yang sehat secara fiskal dan moneter.

Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS adalah momen bagi lembaga-lembaga dunia untuk mengintervensi Indonesia agar menghentikan program-program populis-sosialis tadi. Ini seperti dejavu, saat krisis moneter 1998, dimana IMF mendesak Indonesia menghentikan proyek industri pesawatnya yang dianggap membebani anggaran negara secara tidak proper.