E D I T O R I A L

Ada kecenderungan yang berulang setiap kali ekonomi memasuki masa penuh ketidakpastian, masa-masa sulit, perhatian publik akan tersedot pada data dan angka. Nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa, indeks saham, defisit anggaran, semuanya diperlakukan sebagai alat ukur utama untuk menentukan apakah sebuah negara sedang baik-baik saja, atau justru sedang menuju krisis.

Angka memang penting. Data memang perlu. Sebab itu, menyediakan ukuran yang relatif objektif untuk membaca arah perekonomian. Pemerintah juga memerlukannya untuk menyusun kebijakan. Pelaku usaha juga menggunakannya untuk mengambil keputusan investasi. Demikian juga, bank sentral menjadikannya dasar intervensi atau suku bunga rate. Di bawah, masyarakat memanfaatkannya sebagai petunjuk untuk mengatur keuangan dalam skala rumah tangga.

Namun, pengalaman juga punya cerita berbeda, bahwa angka bukan satu-satunya faktor yang menentukan bentuk waja perekonomian negara. Ada faktor lain yang sering kali lebih menentukan, meskipun sulit diukur secara pasti, yakni kepercayaan.

Dalam beberapa waktu terakhir, perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia memperlihatkan dua cara pandang yang tampak berbeda, tetapi sesungguhnya saling berkaitan. Di satu sisi, pemerintah menekankan pentingnya membaca ekonomi melalui indikator fundamental. Misalnya, selama inflasi terkendali, sektor perbankan tetap kuat, rasio utang relatif aman, dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga, maka perekonomian masih berada dalam jalur yang sehat.

Pada sisi lain, muncul pandangan bahwa angka-angka tersebut belum cukup mencerminkan terhadap realitas di lapangan, atau tidak cukup untuk menjelaskan gejolak yang sedang terjadi. Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan di pasar modal, serta kehati-hatian investor merupakan cerminan persoalan yang sangat mendasar. Hal ini bisa dilihat pada menurunnya kepercayaan terhadap arah kebijakan dan kepastian masa depan.

Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, termasuk yang menekankan pentingnya dimensi tersebut. Menurutnya, persoalan utama yang tengah dihadapi perekonomian Indonesia bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, melainkan merosotnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dan kebijakan pemerintah.

Pandangan itu berangkat dari realitas bahwa keputusan ekonomi tidak pernah dibentuk hanya oleh data yang tersedia hari ini. Investor membeli harapan tentang masa depan, membeli kepastian. Pelaku usaha menyusun rencana berdasarkan ekspektasi terhadap stabilitas dan konsistensi kebijakan pemerintah. Rumah tangga mengatur konsumsi dan tabungan berdasarkan optimisme bahwa harga-harga kebutuhan akan tetap terkendali dan terjangkau.

Dengan kata lain, ekonomi bukan sekadar kumpulan angka-angka statistik. Ia juga merupakan arena psikologis, tempat dimana persepsi, ekspektasi, dan keyakinan bekerja membentuk wajah ekonomi Indonesia.

Masalahnya, kepercayaan bukanlah sesuatu yang dapat diproduksi melalui pidato atau slogan, senyum pejabat ketika bangun pagi. Ia dibangun perlahan melalui konsistensi tindakan. Ia lahir dari kepastian hukum, tata kelola yang dapat diprediksi, disiplin fiskal, serta komunikasi publik yang jujur.

Dalam konteks inilah, pelemahan nilai tukar rupiah memperoleh makna yang lebih luas. Pada situasi normal, pergerakan kurs dapat dijelaskan oleh perubahan suku bunga global, arus modal antar negara, neraca perdagangan, atau perbedaan inflasi antar negara. Namun ketika tekanan berlangsung dalam suasana ketidakpastian dan inkonsistensi yang tinggi, pasar mulai membaca faktor-faktor non-ekonomi.

Apakah pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas? Apakah punya program prioritas yang realistis? Apakah institusi negara bekerja secara visioner dan independen? Apakah terdapat mekanisme koreksi ketika kebijakan terbukti tidak efektif atau salah? Jawaban sebagai respon ataws Pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan kualitas kepercayaan.

Dalam hal ini, Didik mengingatkan bahwa investor pada dasarnya mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah kebijakan ekonomi konsisten dan dapat dipercaya? Apakah fiskal dikelola secara hati-hati? Apakah lembaga negara bekerja secara independen dan kredibel? Apakah kepastian hukum benar-benar hadir?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak dapat diberikan melalui retorika pidato yang bisa menembus langit di angkasa. Pasar menunggu penerapan kebijakan yang koheren dan konsisten.

Inilah tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tantangan itu bukan hanya menjaga stabilitas indikator makro ekonomi, melainkan juga memelihara modal sosial berupa kepercayaan (publik) dan pelaku ekonomi, balik domestik maupun internasional.

Pemerintah tidak boleh over-convidence bahwa tidak ada masalah untuk dengan maksud untuk menutupi masalah yang sebenarnya. Yang lebih penting adalah memberikan respons yang terukur dan jujur.

Keterbukaan terhadap risiko malah dapat memperkuat kredibilitas. Publik selalu lebih percaya kepada pemimpin yang jujur mengakui adanya tekanan, daripada kepada mereka yang terus melukis optimisme di atas kanvas permukaan air.

Dalam situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, maka kepastian menjadi sangat berarti. Kebijakan fiskal harus menunjukkan disiplin tinggi. Pengeluaran negara mesti diarahkan kepada sektor-sektor yang memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

Belanja negara yang terukur, defisit yang terkendali, asumsi penerimaan yang realistis, serta proses penganggaran yang transparan akan memperkuat keyakinan bahwa perekonomian negara ini sedang dikelola secara hati-hati.

Namun kepercayaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Publik pun memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan sosial di tengah ketidakpastian.

Dalam banyak kasus, krisis ekonomi membesar bukan semata-mata karena memburuknya kondisi objektif, melainkan karena reaksi paralel yang berlebihan. Kecemasan kerap melahirkan keputusan-keputusan yang sifatnya defensif, yang justru menguatkan tekanan.

Reaksi berlebihan di publik tidak boleh dibiarkan merusak optimisme dan sekaligus menumbuhkan pesimisme. Namun, jangan pula harapan dilukiskan untuk menutupi realitas pahit yang dialami masyarakat di akar rumput.

Karena itu, soliditas masyarakat di tengah krisis merupakan lapisan pelindung utama ketika institusi formal menghadapi tekanan. Indonesia sudah punya banyak pengalaman menghadapi krisis. Pada semua momen krisis tersebut, masyarakat Indonesia punya daya tahan sosial.

Kembali ke masalah kepercayaan, ketika kepercayaan turun, sebaik apapun angka-angka indikator ekonomi kita tidak akan mampu menolong keluar ancaman krisis. Pelemahan kurs rupiah dan pasar saham yang terkoreksi, itu adalah indikasi tingkat kepercayaan yang menurun. Di sini, institusi negara kehilangan legitimasi untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.

Tetapi dalam banyak situasi, kepercayaan dan legitimasi kerap membuat angka-angka–apapun keadaannya–ekonomi memiliki harapan atau optimisme.

Karena itu, angka-angka yang ber-tone positif tidak menjadi jaminan adanya kepercayaan dari pelaku ekonomi dan investor. Pertumbuhan ekonomi indonesia pada awal Mei tahun ini yang di luar perkiraan mencapai 5,6% Year on Year, tidak menjamin kepercayaan investor dan pelaku ekonomi yang tercermin pada kursi rupiah dan indeks harga saham dalam dua tiga pekan terakhir ini.

Data memang memberi gambaran tentang posisi kita hari ini dan besok. Tapi hanya kepercayaanlah yang bisa menghidupkan harapan kita di hari esok. Angka mungkin obyektif, tapi apakah kita percaya angka itu!