Berandaindonesia.com, Makassar–Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar.

Memasuki evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, Munafri menilai serapan anggaran Pemkot Makassar masih jauh dari target. Hingga Agustus 2026, realisasi belanja baru mencapai 40,96 persen.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran OPD dan para camat.

Munafri menargetkan realisasi belanja daerah dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran. Ia meminta kepala OPD mengubah pola kerja apabila ingin mencapai hasil yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.

Menurutnya, capaian serapan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 85 persen tidak boleh menjadi patokan untuk mempertahankan pola kerja yang sama.

“Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat,” imbuh Appi.

Ia mengatakan, idealnya pada Agustus serapan anggaran sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen. Namun, kondisi aktual masih berada di angka 40,96 persen.

Anggaran Harus Berdampak Kepada Masyarakat

Munafri menegaskan, percepatan serapan anggaran bukan sekadar mengejar angka administrasi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata. Anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat.

Pemkot Makassar, lanjutnya, juga akan mengukur hubungan antara besaran belanja pemerintah dan manfaat yang diterima masyarakat.

“Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh,” jelasnya.

Dalam evaluasi tersebut, Munafri mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja. Faktor pertama adalah perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum siap dilaksanakan, serta target yang tidak realistis.

Ia meminta kepala OPD memahami seluruh tahapan program, mulai dari alasan suatu kegiatan dianggarkan, besaran anggarannya, proses pelaksanaan hingga target yang hendak dicapai.

“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditandatangani, apa yang harus jalan,” tegasnya.

Faktor kedua adalah pengadaan. Keterlambatan dapat terjadi akibat dokumen belum siap, proses tender atau seleksi terlambat, desain belum tuntas, maupun kendala lapangan. Kondisi-kondisi tersebut akan berdampak pada tertundanya belanja modal, serta pengadaan barang dan jasa.

Faktor ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Munafri meminta setiap dapat pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan berbagai risiko sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Menurutnya, suatu pekerjaan sebaiknya sudah diperhitungkan ketika berhadapan dengan musim hujan. Atau seperti apa suatu pekerjaan jika berhadapan dengan musim kemarau.

“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.

Faktor berikutnya adalah administrasi dan cash flow atau arus pembayaran. Menurut Munafri, pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” katanya.

Ia juga menyoroti faktor sumber daya manusia dan manajemen, termasuk pejabat yang kurang responsif serta terlalu seringnya pergantian PPTK dan PPK yang dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan.

“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” ungkapnya.

Serapan Bukan Satu-satunya Ukuran

Munafri mengingatkan jajaran OPD agar tidak menyamakan rendahnya serapan anggaran dengan rendahnya kinerja. Ia memperkenalkan matriks yang mempertemukan realisasi keuangan dan realisasi fisik sebagai indikator evaluasi.

Menurutnya, kondisi ideal terjadi ketika realisasi keuangan dan fisik sama-sama tinggi. Sebaliknya, serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah harus dicermati dari sisi pembayaran, administrasi dan arus kas.

Sementara jika realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, kondisi tersebut dinilai lebih serius.

“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.

Kondisi tersebut harus dipastikan tidak menunjukkan adanya pembayaran yang mendahului progres pekerjaan. Adapun kondisi paling buruk terjadi ketika realisasi fisik dan keuangan sama-sama rendah.

“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” sebut Ketua IKA FH Unhas itu.

Munafri juga meminta OPD mampu membaca proyeksi kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan kondisi kekeringan yang tengah terjadi, yang semestinya direspons pemerintah dengan memperkuat penyediaan sarana air bersih.

Menurutnya, konsep kota tangguh atau resilient city harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah membaca potensi persoalan sejak awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya membesar.

Munafri meminta evaluasi tersebut menjadi momentum terakhir untuk memperbaiki pola kerja Pemkot Makassar.

“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.

Ia menegaskan, target serapan sekitar 95 persen harus dibarengi kualitas belanja dan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutup Appi.[]

Sumber: Pemkot Makassar & Berandaindonesia.com

====
Wali Kota Makassar APBD