Berandaindonesia.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), menawarkan dua skema untuk selesaikan utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Pemerinah akan mengambil alih infrastruktur atau menyuntikkan modal tambahan.
“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata COO BPI Danantara Dony Oskaria, Jakarta (9/10).
Dony menyampaikan, proyek kereta cepat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Kereta cepat memangkas waktu tempuh perjalanan Jakarta-Bandung secara drastis. Sementara itu, jumlah penumpang terus meningkat hingga mencapai 30 ribu orang per hari.
Namun demikian, pihaknya juga mempertimbangkan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai induk perusahaan.
“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi pemerintah tengah merundingkan restrukturisasi untuk selesaikan utang kereta cepat. Negosiasi melibatkan pemerintah dan perusahaan mitra dari China untuk menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.
“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan (8/10).
Lebih lanjut, dia menjelaskan restrukturisasi tidak sekadar memperbaiki masalah jangka pendek. Pemerintah menginginkan reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak berulang di masa depan. Karena itu, pemerintah merancang skema restrukturisasi yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Untuk kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problemnya ke depan itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default dan lain-lain,” ucapnya.
