Jika berbagai persoalan struktural tersebut tidak ditangani secara cepat, jujur, dan tepat sasaran, maka ancaman krisis kepercayaan dapat berkembang menjadi gejolak yang lebih serius. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kombinasi tekanan ekonomi, melemahnya legitimasi publik, dan ketidakpastian politik pernah memicu instabilitas besar sebagaimana terjadi pada krisis 1997–1998.
Indikator-Indikator yang Meningkatkan Kekhawatiran
Sejumlah indikator ekonomi terkini menunjukkan sinyal yang patut dicermati secara serius.
- Tekanan Nilai Tukar Rupiah: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan kuat hingga menyentuh kisaran Rp17.400 per dolar AS pada Mei 2026, bahkan melampaui level terburuk pada masa krisis 1998 maupun awal pandemi COVID-19. Pelemahan ini tidak hanya mencerminkan tekanan global, tetapi juga meningkatnya kerentanan domestik terhadap sentimen pasar.
- Kenaikan Harga Energi: Harga energi dan bahan bakar nonsubsidi meningkat tajam. Ironisnya, lonjakan harga terjadi di negara yang kaya sumber daya energi, menunjukkan masih lemahnya efisiensi tata kelola energi nasional. Sebagai gambaran, Pertamax Turbo sempat menembus Rp 20.000 per liter, sementara Pertamina Dex mencapai kisaran Rp 24.000 hingga Rp 29.100 per liter di sejumlah wilayah.
- Pelemahan Sektor Manufaktur: Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang sebelumnya menguat mulai turun tajam ke level 50,1 pada Maret 2026 dan masuk zona kontraksi pada April 2026 di level 49,1. Secara teoritis maupun praktis, kontraksi PMI menunjukkan melambatnya ekspansi industri dan meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan.
- Stagnasi Daya Beli: Persoalan utama saat ini bukan hiperinflasi, melainkan stagnasi daya beli masyarakat yang bertemu dengan tingginya biaya pinjaman. Situasi ini memberi tekanan besar bagi kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.
- Pertumbuhan yang Bergantung pada Fiskal: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% dinilai lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah, termasuk program MBG dan pembangunan sektor konstruksi, dibandingkan pertumbuhan sektor riil yang kuat dan mandiri.
- Ekspansi Program Berbasis Anggaran Besar: Program-program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih dinilai menyerap anggaran dalam skala sangat besar tanpa diiringi sinyal penguatan disiplin fiskal secara memadai.
- Beban Utang dan Pembayaran Bunga: Meskipun rasio utang masih terkendali, tren kenaikan pembayaran bunga utang menjadi peringatan serius karena berpotensi mempersempit ruang belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur strategis.
Seruan untuk Reformasi dan Kepemimpinan yang Kredibel
Berangkat dari kondisi tersebut, IKAFE UNHAS menyerukan kepada seluruh pemegang amanah pengelolaan negara untuk memiliki keberanian politik dan kejujuran intelektual dalam membaca kondisi ekonomi nasional.
Komunikasi publik harus berbasis data dan realitas, bukan sekadar narasi optimisme yang menyederhanakan masalah. Budaya Asal Bapak Senang (ABS) harus dihentikan karena hanya akan memperburuk keadaan dan menurunkan kepercayaan publik.
Indonesia membutuhkan tata kelola ekonomi yang lebih berbasis:
- Meritokrasi;
- Kompetensi;
- Integritas;
- Serta keterbukaan terhadap kritik dan evaluasi.
Negeri ini memiliki banyak sumber daya manusia unggul—baik akademisi, profesional, teknokrat, pelaku usaha, maupun tokoh masyarakat—yang dapat berkontribusi memperkuat arah pembangunan nasional apabila diberikan ruang yang objektif dan inklusif.
